Ketua DPR Marzuki Alie Kecewa terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait belum adanya laporan insitusi tersebut terhadap indikasi penyelewengan pembangunan Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata.

"terus terang saya kecewa terhadap BPKP karena itu akan kita panggil pimpinan BPKP untuk menyampaikan laporannya,"kata Ketua DPR Marzuki Alie, saat mengadakan konferensi pers, hari Jum'at, (7/1).

Dia menambahkan, DPR telah mengirim surat secara resmi kepada BPKP untuk memberikan laporannya apakah ada penyelewengan terhadap pembangunan rumah jabatan tersebut. namun sampai sejauh ini belum satupun laporan mereka yang masuk kemeja pimpinan. "Surat resmi bahkan sudah kita layangkan setahun lama agar melakukan pengawasan terhadap rumah jabatan DPR,"terangnya.

Menurut Marzuki, keterlambatan pembangunan RJA Kalibata mengakibatkan membengkaknya anggaran negara, khusunya untuk sewa rumah bagi anggota. "tentu akan membebani keuangan negara, kontraktor telah kita panggil dan mereka melaporkan memang masih ada penambahan pekerjaan,"paparnya.

Marzuki mengatakan, perlu ada restrukturisasi organisasi di tubuh kesekretariatan DPR. karena selama ini, belum ada lembaga semacam inspektorat yang memiliki tugas pengawasan internal lembaga. "Nantinya lembaga tersebut akan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan DPR, karena selama ini BURT hanya orang partai tidak memahami persoalan teknis,"tambahnya.

Marzuki melanjutkan, apabila terdapat fakta pidana maka persoalan RJA Kalibata akan diserahkan kepada KPK. "Kita masih menunggu laporannya dari BPKP selaku lembaga pengawas,"katanya.

Menyinggung persoalan pembangunan Gedung baru, Marzuki menerangkan, dirinya menginginkan biaya dapat lebih efisien. "dahulu saya minta turun hingga Rp 1.8 Triliun, kemudian sekarang menjadi Rp. 1.3 Triliun, sekarang saya minta check lagi apakah biaya dapat lebih ditekan, misal furniture yang lama dan masih layak dapat digunakan karena itu, konsultan saya minta hitung kembali,"katanya.

Dia mengharapkan, penurunan biaya kebutuhan pembangunan tidak berdampak terhadap perubahan desain detail pembangun gedung baru. 'Saya bahkan yakin anggaran pembangunan bisa ditekan dibawah Rp 1 Triliun,"harapnya. (si) foto: iw