Komisi V DPR Ikut Berbelasungkawa Atas Peristiwa Jatuhnya Pesawat Lion Air JT-610
Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis.Foto :Jayadi/rni
Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis berbelasungkawa prihatin dan atas peristiwa kecelakan Pesawat Lion Air JT-610 di antara Kepulauan Seribu dan Tanjung Karawang, sekaligus sayangkan lambannya respon pemerintah umumkan peristiwa tersebut.
“Kami turut berbelasungkawa dan prihatin akan peristiwa jatuhnya Pesawat Lion Air JT-610. Namun kami menyangkan lambannya respon pemerintah umumnya peristiwa tersebut. Pasalnya sejak pukul 07.00 sudah muncul informasi dari Kantor SAR Jakarta bahwa Kapal AS jaya 11 melihat pesawat Lion Air jatuh. Saat melihat, posisi kapal berada di koordinat 05º 49.727 S 107º 07.460 E arah Timur Laut, namun baru diinfokan pada Pukul 09.00 WIB. Dalam waktu dua jam sejak Pukul 07.00 hingga Pukul 09.00 seharusnya banyak upaya aksi pencarian dan pertolongan yang sudah bisa dilakukan,”ujar Fary dalam siaran pers nya di Jakarta, Senin (29/10).
Dilanjutkannya, meningat kecelakaan penerbangan waktu bergeraknya sangat cepat, sehingga keputusan juga harus dibuat cepat, karena menyangkut banyak penumpang dan tingginya potensi korban jiwa.
Selain itu Fary juga mempertanyakan penyebab tidak berfungsinya ELT (Electronic Locator Transmitter) dan tidak terdeteksi atau terdengar oleh Kantor Pusat Basarnas. Tidak hanya itu, yang juga harus didalami adalah penyebab berubahnya arah pesawat yang seharusnya menuju ke Timur Laut, sementara tujuan pesawat ke Pangkal Pinang adalah ke arah utara.
“Mengapa terjadi berulang ELT tidak berfungsi, sehingga tidak terdeteksi. Hal ini harus menjadi evaluasi Pemerintah. Dan yang perlu didalami juga adalah mengapa arah pesawat menuju ke Timur Laut, sedangkan tujuan pesawat ke Pangkal Pinang, yaitu arah Utara,”tegas Politisi dari Fraksi Partai Gerinda.
Oleh karena itu Komisi V DPR RI mendesak Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) untuk melakukan investigasi penyebab kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610 di antara Kepulauan Seribu dan Tanjung Karawang dan segera melaporkan kepada Komisi V DPR RI dan masyarakat. (Ayu/mp)
