Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun (F-Demokrat)/Foto:Iwan.A/Iw

Sejak diluncurkan pada tahun 2015 lalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah mengoperasikan 13 trayek kapal tol laut. Pemerintah menganggarkan Rp 447 miliar di tahun 2018 untuk subsidi kapal-kapal besar yang singgah di daerah-daerah terpencil itu.

“Kita berharap subsidi tol laut yang besarannya sekitar Rp 447 miliar itu dapat diberdayakan dan dimanfaatkan sesuai dengan harapan kita,” ungkap Anggota Komisi V DPR RI Abubakar Wasahua usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik terkait masalah tol laut di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baru-baru ini.

Menurut legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, dana tersebut dapat dimaksimalkan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pengguna kegiatan atau fasilitas tol laut itu.

Abubakar berharap, ke depan seluruh komponen yang terkait seperti Pelindo dapat maksimal melayani yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. “Artinya pelayanan yang diharapkan oleh pemerintah, pelayanan yang tidak ada indikasi keberpihakan pada kelompok atau kepada kepentingan-kepentingan tertentu,” tutup legislator dapil Sulsel ini.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun (F-Demokrat) mengatakan, perlu ada evaluasi terkait dengan subsidi tol laut yang hingga saat ini tidak ada dampaknya terhadap masyarakat. Alasannya, harga barang di masyarakat yang masih cukup tinggi.

“Ini harus kita evaluasi dalam konteks asas manfaat, apakah barang-barang itu betul-betul tidak sesuai yang dimuat untuk kebutuhan pokok atau apakah barang-barang itu betul-betul menjadi murah atau paling tidak standar di daerah tersebut,” tandas legislator dapil Sumut itu. (iw/sf)