Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau progres pengembangan Bandara Depati Amir, Pangkalpinang, Babel. Foto: Sofyan/sf

Komisi V DPR RI menyoroti kerugian yang dialami Bandar Udara (Bandara) Depati Amir Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil pertemuan dengan sejumlah mitra kerja terkait di Pangkalpinang, terungkap bandara berkode PGK itu mengalami kerugian hingga Rp 25 miliar pada tahun 2018 ini. Komisi V DPR RI mendorong PT. Angkasa Pura II sebagai operator Bandara Depati Amir dapat menekan angka kerugian.

“Angkasa Pura II menjelaskan kerugian Rp 25 miliar ini akan dicari efisiensinya, sehingga kerugian bisa ditekan menjadi Rp 21 miliar. Dan akhirnya mencapai BEP (Break Even Point atau titik impas, RED),” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Pangkalpinang, Babel, Jumat (23/11/2018).

Hadir dalam pertemuan ini mitra kerja Komisi V DPR RI, diantaranya Kementerian Perhubungan, Direksi PT. Angkasa Pura II, Otoritas Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Basarnas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Airnav, dan Balai Besar Wilayah Sungai VIII.

Selain itu, Anton juga menyoroti kelebihan kapasitas (over capacity) Bandara Depati Amir. Diketahui kapasitas bandara ini hanya mampu menampung 1,5 juta penumpang setiap tahunnya, namun penumpang yang melalui Bandara Depati Amir sudah mencapai angka 2 juta. Legislator Partai Demokrat itu mendorong agar pengembangan bandara dapat terlaksana untuk mengatasi kelebihan kapasitas itu, namun di sisi lain, pendapatan bandara juga meningkat.

“Penumpang sudah 2 juta, tapi kapasitas hanya 1,5 juta penumpang. Ini sudah over capacity, tapi pendapatan minus. Kita butuh pengembangan. Jadi, strategi apa yang akan dilakukan, sehingga untuk menambah pendapatan tercapai, pembangunan juga tercapai. Jangan sampai kita rugi, dan membiarkan saja. Operasional bandara harus tetap berjalan, tidak boleh tutup,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat V itu.

Menanggapi sorotan dari Tim Kunspek Komisi V DPR RI, Direktur Teknik dan Operasi PT. Angkasa Pura II (PT. AP II) Djoko Murjatmodjo menjelaskan, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun pada tahun 2018, diperkirakan Bandara Depati Amir akan mengalami kerugian hingga Rp 25 miliar. Namun, PT. AP II berkomitmen menekan angka kerugian, sehingga diperkirakan berada di angka Rp 21 miliar. Selain itu, PT. AP II juga akan menekan Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) dari 11 menjadi 8, dan ditargetkan tahun depan menjadi 0.

“Upaya yang kami lakukan adalah optimalisasi terhadap pendapatan dan juga efisiensi biaya. Efisiensi biaya, kami menggeser investasi yang tidak menjadi prioritas. Satu contoh adalah landasan (runway). Landasan sepanjang 2600 meter, yang sudah bisa dipakai 2250 meter. Tapi hingga hari ini pesawat terbesar dan jarak terbang terjauh, belum membutuhkan landasan 2600 meter, sehingga pengembangannya kami tunda,” jelas Djoko.

Selain menggelar pertemuan dengan mitra kerja terkait, Tim Kunspek Komisi V DPR RI juga meninjau progres pengembangan Bandara Depati Amir Pangkalpinang, berupa pembangunan terminal kargo dan pengembangan terminal bandara. Dari hasil pantauan di lapangan, progres pembangunan terminal kargo cukup signifikan. Kontraktor berjanji dalam kurun waktu 1 bulan, pembangunan terminal kargo akan selesai.

Kunspek ini juga diikuti oleh Anggota Komisi V DPR RI Hartanto Edhie Wibowo (Demokrat/Banten III), Bahrum Daido (Demokrat/Sulawesi Selatan III), Jhoni Allen Marbun (Demokrat/Sumatera Utara II), John Siffy Mirin (PAN/Papua), dan Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (PKB/Jawa Barat III). (sf)