Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/18). Jayadi/Man

Komisi VI DPR RI menyetujui program prioritas Badan Standarisasi Nasional (BSN) tahun 2019 dalam program pengembangan standarisasi nasional yang bertujuan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lain.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/18) menjelaskan, BSN mendapatkan modal anggaran sebesar Rp 62,736 miliar untuk program pengembangan standarisasi nasional. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk lima program di BSN.

Dito memaparkan lima program itu meliputi peningkatan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi sebesar Rp 54 miliar. Peningkatan akreditasi lembaga sertifikasi sebesar Rp 1 miliar. Pendidikan dan pemasyarakatan standarisasi sebesar Rp 4 miliar. Penelitian dan pengembangan standarisasi sebesar Rp 1,736 miliar dan perumusan standar Rp 2 miliar.

“Komisi VI menyetujui program pengembangan standarisasi nasional BSN yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya yang masing-masing dialokasikan untuk lima program BSN,” ungkap legislator Partai Golkar itu.

Lebih lanjut terkait masalah technical barrier yang dialami BSN, legislator dapil Jawa Tengah itu mengatakan, Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan tersebut dan segera menyelesaikannya minimal tahun depan, sehingga tidak ada masalah dan bisa berjalan dengan lancar. (tn/sf)