Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah Foto : Devi/mr

Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah mengatakan bahwa salah satu poin krusial yang harus mendapat perhatian khusus Pemerintah Provinsi Jawa Barat salah satunya adalah masalah pengangguran. Menurutnya, Pemprov Jabar perlu perlu pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengatasi permasalahan ini.

“Masalah pengangguran ini (angkanya) memang cukup besar. Dan jumlah masyarakat Jawa Barat sendiri adalah seperlima dari jumlah penduduk Indonesia. Oleh karenanya perlunya pengelolaan SDM yang sangat luar biasa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Siti Mufattahah saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Bandung, Jabar, Jumat (14/12/2018).

Legislator Partai Demokrat itu menyatakan, untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut, ia menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Jabar untuk dapat mengelola SDM yang ada dengan sebaik-baiknya. Termasuk penyaluran kepada para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang saat ini masih menganggur kepada bidang-bidang pekerjaan yang dibutuhkan.

“Berdasarkan informasi yang saya ketahui, banyak  lulusan SMK yang menganggur. Padahal mereka sudah menempuh pendidikan sekolah menengah tingkat atas. Seharusnya mereka sudah tersalurkan pada lapangan-lapangan pekerjaan yang membutuhkan, sesuai dengan bidang mereka,” ujarnya.

Dalam Kunjungan Kerja Reses tersebut, Siti juga menyoroti persoalan yang berkaitan dengan Dana Desa. Menurutnya, masalah Dana Desa itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan solusi untuk mengurangi pengangguran di desa. “Dana desa ini diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, serta mengoptimalkan SDM desa untuk membuat suatu karya terbaiknya," tandas Siti.

Pengembangan dan kemajuan desa  diharapkan mampu mengatasi masalah pengangguran, lanjut legislator dapil Jawa Barat itu. Yang perlu diperhatikan juga bahwa Dana Desa itu jangan dijadikan alat politik untuk tahun 2019.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus benar-benar memperhatikan dan memantau masalah dana desa tersebut,  yakni dengan bekerja sama dengan BPK dan BPKP, agar penggunaan Dana Desa ini dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi di desa. Dengan demikian kita bisa mengurangi migrasi masyarakat dari desa ke kota," tegas Siti.

Terkait masalah pertumbuhan ekonomi di Jabar, Siti mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jabar bisa lebih ditingkatkan lagi,  yakni dengan menumbuhkan sektor pariwisata. Karena wilayah Jawa Barat memiliki keindahan alam yang potensial untuk ditawarkan kepada para wisatawan.

“Selain itu, Provinsi Jawa Barat juga harus lebih memikirkan upaya untuk meningkatkan ekspor. Ekspor yang dilakukan pada tahun 2017 tergolong lumayan tinggi, namun pada tahun 2018 justru mengalami penurunan," imbuhnya. (dep/sf)