Panitia Kerja (Panja) bertujuan melakukan pengawasan intensif dan mendorong aparatur penegak hukum bertindak lugas, cepat, dan tepat dalam menuntaskan kasu-kasus yang berhubungan dengan mafia hukum dan perpajakan. Ketua Panja Tjatur Sapto Edi menyampaikan hal ini kepada wartawan usai rapat tertutup di ruang komisi III di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (20/1).

          “Kita akan fokus terutama kasus yang merugikan negara dalam jumlah besar dan termasuk di dalamnya kasus Gayus,” tekan Tjatur yang juga wakil ketua komisi III DPR RI. Ia menambahkan Panja akan segera memanggil pihak-pihak yang punya data dan informasi seperti PPATK, Dirjen Pajak, Gayus dan  penasihat hukumnya, atasan Gayus, mantan pejabat seperti Jendral Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri dan Komjen Pol. Susno Duadji. 

          Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan dijadwalkan sudah mulai bekerja mulai minggu depan. “Kita akan bekerja maraton, Senin minggu depan kita sudah memulai pemanggilan, rencananya dengan Kapolri tetapi nanti bersama aparat perpajakan,” imbuhnya. Sedangkan Gayus Tambunan dijadwalkan akan dipanggil minggu selanjutnya, setelah berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk pengadilan.

          Menjawab pertanyaan wartawan terkait 151 perusahaan yang disebut pernah ditangani Gayus, ia menjelaskan pemanggilan akan dilakukan berdasarkan skala prioritas, besarnya kerugian negara atau berdasarkan informasi yang masuk ke Komisi III. Tjatur mengingatkan segenap pihak yang dipanggil DPR diminta hadir. “ Jika tidak, kita punya upaya pemanggilan paksa,” tegasnya.

          Tjatur Sapto Edi berjanji publik akan dapat menilai kinerja Panja secara transparan. “Seluruh sidang akan terbuka untuk pers dan umum,” tandasnya. Panja bekerja sampai awal April 2011, apabila masih diperlukan masa kerja dapat diperpanjang satu kali masa sidang. Hasil kerja Paanja akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI dalam bentuk rekomendasi. (iky)/foto:iw/parle.