Program Kesehatan Pemkab Badung Diapresiasi

16-01-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea. Foto: Husen/jk

 

 

 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung di Provinsi Bali mendapat apresiasi dariTim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, karena telah menjalankan program kesehatan untuk rakyat dengan baik. Selain hampir semua rumah sakitnya terakreditas,  juga ada program Kartu Badung Sehat (KBS) untuk menutupi biaya kesehatan yang belum bisa di-cover oleh kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea yang ditemui di Badung, Bali, Rabu (16/1/2019) menyatakan, Badung bisa menjadi proyek percontohan bagi daerah lain dalam menyukseskan program kesehatan. "Di Badung sudah luar biasa rumah sakitnya. Hampir semua sudah terakeditasi. Hanya ada satu yang belum terakreditasi karena belum dua tahun beroperasi," kata Marinus.

 

Program JKN yang sukses dijalankan oleh Pemkab Badung, lanjut legislator PDI-Perjuangan ini, sangat membantu pemerintah pusat dalam memberi layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Bahkan, ada KBS yang dikeluarkan Pemkab Badung sebagai pendamping kartu JKN dari BPJS Kesehatan. Ini sebagai bentuk antipasi dari Pemkab Badung agar masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan dengan baik.

 

“Bahkan keluarga masyarakat yang sedang sakit disubsidi. Itu luar biasa. Ini bentuk perlindungan Pemerintah Badung kepada masyarakatnya. Setahu saya Kabupaten Badung inilah yang sangat baik dalam mengeluarkan kartu kesehatan dan menjalankan program-program yang dekat dengan rakyat serta menjalankan Nawacita untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat," puji Marinus.

 

Politisi dapil Banten III itu juga mengapresiasi kebijakan Pemkab Badung yang memberi santunan bagi lansia usia 72 tahun ke atas sebesar Rp1 juta per bulan. Di daerah lain mungkin belum ada kebijakan populis seperti ini. "Mungkin ini satu-satunya di Indonesia. Kita dukung Badung untuk terus meningkatkan mutu layananan kesehatan dan menurunkan angka kemiskinan yang sudah dicapai. Kabupaten lain perlu mencontoh program yang sudah dibuat Kabupaten Badung ini," tutup Marinus. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...