Delegasi DPR berhasil menggolkan resolusi agar Negara yang berbahasa arab mendorong pemberian beasiswa dan kemudaan visa bagi kaum muda di Negara islam lainnya untuk mempelajari bahasa Al-Quran tersebut.

Demikian salah satu hasil Sidang Luar Biasa PUIC di Abu Dhabi, 16-19 Januari lalu. Tim delegasi Indonesia dipimpin oleh Ketua DPR RI, DR. Marzuki Alie, dengan didampingi, DR. Hidayat Nur Wahid (Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKASP)/FPKS), DR.Nurhayati Ali Assegaf (Wakil Ketua (Waka) BKSAP/FPD), DR. Abdurrahman Abdullah (anggota BKSAP/FPD), Dra. Tri Hanurita, MA, MH (anggota BKSAP/FPG) dan Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.Pdi. (anggota BKSAP/FPKB.

Berdasarkan hasil lobi dari delegasi Indonesia yang menghadiri Specialized Standing Committee of Women, Social and Cultural Affairs dipimpin oleh DR. Nurhayati Ali Assegaf,akhirnya berhasil memasukkan point ponting tersebut saat agenda mengenai teaching arabic for the youth generation, untuk diadopsi didalam resolusi PUIC di Abu Dhabi.

Sementara, pada pertemuan Specialized Standing Committee of Political and Economic Affairs,Delegasi DPR mengajukan draft Resolution on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, Dalam ranres ini parlemen negara-negara anggota PUIC didorong untuk mempromosikan perlindungan HAM pekerja migran di negara masing-masing dengan menggunakan fungsi-fungsi yang dimiliki parlemen di bidang legislasi, pengawasan dan budgeting.

Pada pembahasan ranres mengenai the Situation in Palestine, usulan amandemen Delegasi DPR khususnya paragraf operatif (pada 13 dan 14) telah diterima dalam ranres. Usulan amandemen Delegasi DPR adalah menghapus kata-kata yang bermakna imperatif dalam upaya-upaya rekonsiliasi nasional antar faksi di Palestina.

Pada kesempatan tersebut, delegasi DPR juga mengajukan poin baru dalam ranres tentang pentingnya melaksanakan keputusan  the 1^st PUIC Extraordinary Conference di Damaskus, Syria, pada 30 Juni 2010 lalu, khususnya tentang realisasi pengiriman delegasi pimpinan parlemen negara-negara anggota PUIC ke Gaza sebagai upaya kongkrit mengakhiri isolasi Israel terhadap Gaza.  

Pada pertemuan Specialized Standing Committee for Legal Affairs, Human Rights and Environment,Delegasi DPR mengajukan draft Resolution on Environment and Sustainable Development. Delegasi DPR dalam pembahasan ranres mengenai HAM mengusulkan poin baru, himbauan agar parlemen negara-negara anggota PUIC dapat membuat undang-undang yang mengatur perlindungan kepada pekerja migran dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja migran serta upaya-upaya dalam lingkup kerja keparlemenan untuk mencegah human trafficking dan smuggling in person.

Delegasi DPR berhasil mengagendakan forum khusus pertemuan anggota parlemen perempuan pada pertemuan Konferensi ke-7 PUIC di Indonesia (pada 25-26 Januari 2012). Pertemuan ini digagas DPR RI agar delegasi parlemen PUIC mau memasukkan anggota parlemen perempuan di delegasinya. Selama ini kehadiran anggota perempuan di sidang-sidang PUIC sangat minim. (si)