Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.Foto :Geraldi/rni

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron meminta Pemerintah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang digalakkan pemerintah. Menurutnya, dukungan dari pemkab sangat diperlukan bagi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu agar bisa berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan Herman di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, baru-baru ini. Tim Kunspek Komisi II DPR RI pun menggelar pertemuan dengan Plt. Bupati Indramayu H. Supendi dan Kepala BPN Kabupaten Indramayu Herryzal Sjafri beserta jajaran di Kantor BPN Indramayu.

“Jumlah manusia akan terus meningkat, pada sisi lain tanahnya tetap. Sehingga tanah akan menjadi suatu yang strategis di masa yang akan datang. Saya katakan bahwa badan pertanahan di dunia manapun, pasti melihat pertanahan itu memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan menjadi hajat hidup rakyatnya. Sehingga faktor utama yang harus di kedepankan adalah tanah harus didaftarkan,” jelas Herman.

Dari pertemuan terungkap, persentase pelaksanaan PTSL di Indramayu baru sekitar 18,7 persen. Sementara untuk seluruh Indonesia rata-rata sudah 30 persen. Artinya untuk implementasi program PTSL di Indramayu masih di bawah rata-rata nasional. Menurut legislator Partai Demokrat itu, secara bertahap pendaftaran ini diselesaikan dan menjadi dasar kepemilikan atas hak seseorang akan tanahnya di seluruh wilayah Indramayu.

“Masalahnya bukan hanya kepda keterbatasan sarana, bahkan ruang untuk menyimpan dokumentasi dan arsip itu tidak memadai, sehingga ke depan akan dikembangkan dengan sistem digital, jadi bisa lebih simple. Bahkan kalau di luar negeri, sertifikat itu cukup satu lembar, dan di Indonesia juga bisa satu lembar. Mungkin sekali waktu akan berbentuk seperti ATM. Untuk itu, kami ingin lihat sejauh mana perkembangan ini,” tandas legislator dapil Jawa Barat ini.

Masih dalam rangkaian kegiatan yang sama di Indramayu, Tim Kunspek Komisi II DPR RI juga menggelar pertemuan dengan KPUD Indramayu guna memantau persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indramayu. Berkaca pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indramayu yang berjalan dengan baik, Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono yakin Pemilu serentak yang digelar di Indramayu pada 17 April 2019 mendatang juga akan berjalan lancar. Kendati masih ada permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Indramayu, legislator PKS ini yakin hal itu akan menjadi perhatian pemerintah.

“Masyarakat Kabupaten Indramayu masih memiliki beberapa kendala, yaitu terkait hak pilih, tapi hal tersebut akan terus menjadi pantauan pemerintah. Kita sebenarnya ingin urusan Pemilu terutama hak pilih ini berbasis pada KTP-Elektronik. Tapi ini memang ada kendala, makanya sampai sekarang kita pantau dan sampai sekarang pun masih ada orang yang belum punya KTP-Elektronik, sehingga menggunakan surat keterangan (suket). Tapi harapan kita ini bisa menyelesaikan terkait dengan hak rakyat sebagai pemilih pada Pemilu,” tandas legislator dapil Jawa Tengah itu. (eot/sf)