Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir saat meninjau rusun untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, NTB.Foto :Eko/rni

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir menegaskan agar pembangunan struktur konstruksi gedung di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) harus adaptif terhadap potensi gempa. Imbauan ini dia tegaskan karena pengalaman dari gempa Lombok beberapa waktu lalu yang membuat sejumlah bangunan rusak. Pasalnya banyaknya bangunan rusak lantaran tak mengikuti kaidah bangunan tahan gempa.

“Struktur bangunan harus adaptif dengan gempa karena ini rawan dengan gempa. Jangan sampai bangunan baru dibangun rusak karena karena faktor alam," jelas Ibnu saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau rusun untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, NTB, Rabu (23/1/2019).

Namun menurut legislator Partai Golkar itu, pembangunan rusun untuk Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Nahdlatul Wathan Mataram ini sudah memperhatikan faktor ketahanan bangunan terhadap gempa. “Alhamdulillah saya dengar dari pihak manajemen sudah diuji coba gempanya sampai kekuatan 8 Skala Richter,” ujar Ibnu. 

Meskipun demikian, ia memberikan evalusi terkait proses finishing pembangunan yang belum rapi. “Finishing touch-nya perlu ditingkatkan, tapi saya kira itu sembari berjalan karena penyerahannya dalam proses. Mudah-mudahan begitu diserahkan bisa ditempati. Jangan lama-lama dibiarkan kosong. Prosedur penempatan juga harus disiapkan dari awal," papar Ibnu. 

Di sisi lain, Anggota Komisi V DPR RI Bakri menambahkan terkait evalusi pembangunan rusun tersebut. Dia juga menyampaikan pesan kepada Wakil Rektor UNW Mataram hendaknya jagan terburu-buru melakukan serah terima bangunan rusun sebelum semua faslitas benar-benar baik dan dipenuhi oleh pihak kontraktor. 

“Catatan dari hasil pembangunan rusunawa Universitas Nahdlatul Watan di NTB pertama soal finising baik sanitairnya, instalasinya, meubeler dan ruang-ruang kamar mandi. Pekerjaan ini perlu dirapikan, dan jangan diserahkanterimakan dulu sebelum dirapikan karena tanggungjawab kontraktor masih ada di masa pemeliharaan," ungkap legislator PAN ini. (eko/sf)