Tarif Tiket Pesawat Mahal, Komisi VI Minta KPPU Segera Investigasi

25-01-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana. Foto: Ria/jk

 

 

Mahalnya tarif tiket pesawat menjadi perhatian Komisi VI DPR RI. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mengatakan, banyak sekali keluhan terkait harga tiket yang melonjak. Oleh sebab itu, pihaknya akan segera menyurati Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan investigasi masalah melonjaknya tarif tiket pesawat yang terjadi akhir-akhir ini.

 

“Menurut kami, perilaku airlines yang menaikkan harga tiket merupakan bagian yang perlu diinvestigasi oleh KPPU. Komisi VI akan bersurat ke KPPU terkait harga tiket ini untuk kepentingan rakyat,” tegasnya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (24/1/2019).

 

Menurut legislator Partai Demokrat itu, kenaikan tarif tiket pesawat dinilai menyulitkan masyarakat, karena tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi rakyat. “Tarif tiket pesawat terakhir meningkat 100 persen. Kami melihat ada kartel, sebab semua airlines naik. Ini menyulitkan apabila ekonomi tidak tumbuh," tandas Azam.

 

Mahalnya tarif tiket pesawat juga mendapat sorotan Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani. Ia mengatakan, pihaknya akan segera memanggil KPPU untuk melakukan investigasi tarif tiket pesawat, agar tidak mempersulit masyarakat.

 

“Masalah lonjakan harga tiket, kami tidak tinggal diam dan terus menindak lanjuti permasalahan ini. Karena melonjaknya harga tiket ini, bukan datang dari Palangka Raya saja, tapi hampir semua daerah juga mengeluhkan hal tersebut. Untuk itu, ini perlu segera diinvestigasi,” pungkas legislator NasDem ini. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...