Komisi VI Kunjungi UKM Binaan BRI di Kalteng

25-01-2019 / KOMISI VI
Tim Kunker Komisi VI DPR meninjau pelaku UKM binaan Bank BRI di Palangka Raya, Kalteng. Foto: Ria/jk

 

 

Komisi VI DPR RI meninjau langsung  pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) binaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah membawa hasil produksinya bersaing hingga kancah internasional.

 

Dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI langsung berinteraksi dengan pelaku UKM yang membuat kerajinan souvenir dari getah nyatu ‘panji’ di Palangka Raya, Kalteng, Kamis (24/1/2019).

 

“Pembinaan terhadap UKM sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pasal 84 tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Jadi pembinaan ini adalah suatu hal yang wajib, guna membantu masyarakat meningkatkan perekonomiannya,” jelas Azam.

 

Untuk itu, lanjut legislator Partai Demokrat itu, tujuan kunjungan ini adalah  untuk pengawasan langsung ke lapangan, apakah pembinaan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah tersalurkan dengan baik ke para pelaku UKM di daerah. 

 

“Kita minta BRI dan bank BUMN lain untuk terus membina UKM yang spesifik di daerahnya masing-masinh, agar tumbuh dan meningkatkan perekonomian di Kalteng dan daerah lain. Kami juga berharap tidak hanya pembinaan pada produksi, tetapi juga pemasaran," jelas legislator dapil Jawa Timur itu.

 

Perwakilan BRI Provinsi Kalteng memastikan telah memberikan KUR kepada pelaku UKM agar ekonomi rakyat setempat juga tumbuh dengan baik. Pengembalian kreditnya juga berjalan lancar tanpa hambatan. Ini merupakan bentuk kemitraan strategis dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat setempat. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...