Realisasi Program Prioritas KLH Dipertanyakan Komisi VII

26-01-2011 / KOMISI VII

Realisasi dan tingkat penyerapan untuk program-program perioritas Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010 dipertanyakan Komisi VII DPR. Hal ini mengemuka saat Komisi VII dipimpin Wakil Ketua Achmad Farial rapat kerja dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (25/1)

"Kami ingin mengetahui sejauhmana keberhasilan KLH dalam menangani kebijakan serta program strategisnya untuk tahun 2010 serta mengantisipasi kegagalan serupa untuk tahun 2011,” Tanya Anggota Komisi VII Ali Kastella (Fraksi Hanura)

Terutama kinerja KLH yang berhubungan dengan masalah penegakan hukum, Ali mempertanyakan penanganan berbagai kasus diantaranya kasus lapindo, perkebunan kelapa sawit, izin-izin yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukkannya serta kasus PT. Freeport yang sampai sekarang belum tuntas

"Bupati sudah kirim surat berkali-kali, oke kalau memang tidak bias dipenuhi tuntutannya, tapi mengenai kerusakan lingkungannya tolong berikan kompensasi yang memadai bagi masyarakat setempat,” tukas Ali  

Sementara itu, Anggota Komisi VII Rachmat Hidayat (Fraksi PDI Perjuangan) mengingatkan serta mempertanyakan hasil audit lingkungan yang telah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap PLTA Asahan I yang telah diresmikan, 18/1/2011.

"Saya menilai, PLTA Asahan I itu belum memenuhi seluruh standar persyaratan. Ataukah ini sudah sengaja tidak dibereskan untuk menjerumuskan Presiden," tukas Rachmat

Pendapat senada dikemukakan Anggota Komisi VII dari Fraksi PAN Syaefudin. Dirinya berharap kementerian LH sudah memahami serta melaksanakan audit lingkungan terhadap PLTA Asahan I yang sudah diresmikan dan hasilnya sudah dinikmati masyarakat.

Syaefudin mendesak pihak KLH supaya segara merealisasikan apa yang telah diputuskan bersama saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR.

"Jangan sampai setiap rapat disini saya menanyakan newmont, teman saya menanyakan preport. Maksutnya harus ada realisasi yang jelas, ada tindak lanjut terhadap apa yang kita putuskan," tukas Syaefudin

Namun penilai berbeda disampaikan Anggota Komisi VII Milton Pakpahan (Fraksi PD). Ia mengatakan sejak diresmikannya PLTA Asahan I, masyarakat setempat telah dapat menikmati manfaatnya. Mengenai audit terhadap lingkungannya, Milton meyakini pihak KLH sudah memahami berbagai masalah yang timbul.

Menanggapi berbagai pernyataan tersebut, dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menjelaskan, Realisasi dan tingkat penyerapan untuk program-program perioritas KLH tahun 2010 mencapai 95,55 persen.

“Berdasarkan laporan realsiasi anggaran per 31 Desember 2010, anggaran KLH telah terserap sebesar 95,55 persen atau sebesar Rp 396, 07 miliar dari total anggaran sebesar Rp 414, 49 miliar,” terangnya. (sw)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Desak Kemenperin Tingkatkan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah
03-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka...
Impor AS Diperketat, Kemenperin Perlu Siapkan Insentif Relokasi Industri China
01-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam mengantisipasi dampak...
Perampokan Warga Ukraina Harus Jadi Momentum Perbaikan Keamanan Industri Pariwisata Bali
01-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menyoroti kasus perampokan brutal terhadap warga Ukraina, Igor Iermakov, oleh...
Novita Hardini Dorong Penanganan Serius Terkait Kelebihan Produksi Semen
25-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai sektor semen hingga kini belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam...