Tim Khusus Penanganan TKI akan memfokuskan pemulangan para TKI di Arab Saudi khususnya yang saat ini terlantar di bawah Jembatan Kandar, Jedah, dan Jembatan Sareh Mansyur Mekkah Arab Saudi.

"Untuk jangka pendek kita akan menyelesaikan permasalahan TKI yang berada di jembatan Kandar, Jedah dan Jembatan Sareh Mansyur Mekkah Arab Saudi,"Kata Irgan Chairul Mahfiz dari Fraksi PPP.

Menurut Irgan, tim terdiri dari 15 orang anggota lintas Komisi dipimpin oleh empat orang pimpinan DPR. "Tim terdiri dari anggota Komisi I, III, VIII dan IX masing-masing 2 orang,"katanya saat Jumpa pers di Gedung DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan didampingi olelh Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP), Chairunnisa (F-PG), Taufik Effendi (F-PD), Nusantara III, Rabu, (26/1).

Irgan mengatakan, jangka panjangnya kita menginginkan adanya penyelesaian persoalan TKI baik didalam negeri maupun luar negeri. "persoalan berkaitan dengan prekrutan dan pengiriman TKI yang memang bermasalah,"paparnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi mengatakan, terdapat beberapa point yang mendesak diselesaikan diantaranya, pemulangan para TKI yang over stay dan hidup di bawah jembatan.

Selain itu, Pemerintah harus segera merespons TKI Ilegal yang menggunakan paspor untuk umroh atau haji. "Timsus juga telah meminta BNP2TKI untuk mengkaji sarana moratorium TKI yang tidak terampil untuk dikirim keluar negeri, artinya menghentikan sementara yang tidak terampil dan hanya mengirim yang terampil,"paparnya.

Dia menambahkan, tim khusus juga telah meminta Menakertrans, BNP2TKI, Menhuk HAM untuk mengaudit kebijakan secara keseluruhan.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII yang membidangi agama dan sosial Chairunisa mengatakan, persoalan pemulangan para TKI bermasalah menjadi fokus perhatian saat ini. khususnya yang berada di jembatan Kandar dan Sareh Mansyur. "Kita mengharapkan adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah arab saudi dengan Indonesia,"katanya.

Menurut Irgan, saat ini DPR bersama pemerintah sedang mengkaji cara pemulangan TKI tersebut. misalnya apabila dihitung dengan menggunakan kapal perang TNI mencapai Rp 14 Miliar. "Kita minta segera ditangani apabila tidak bisa menggunakan kapal laut bisa menggunakan angkutan udara,"paparnya. (si)