Komisi VI Harap Rencana Relokasi PT. Pupuk Kujang Tak Kurangi Produksi

07-02-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal Foto : Jaka/mr

 

Komisi VI DPR RI berharap, rencana relokasi PT. Pupuk Kujang rencana relokasi PT. Pupuk Kujang ke wilayah timur Indonesia pada tahun 2023 tidak mengurangi produksi pupuk. Diketahui, PT. Pupuk Kujang yang berdiri di Cikampek sejak tahun 1970-an ini akan mulai memasuki tahap penutupan penutupan, karena sumber gas yang sudah berkurang.

 

“Kita tidak mau produksi pupuk berkurang, karena sampai hari ini pun masyarakat banyak mengeluhkan bahwa pupuk selalu kurang,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau PT. Pupuk Kujang di Cikampek, Provinsi Jawa Barat, Rabu (06/2/2019).

 

Menurut Hekal, dengan kondisi seperti ini, ia berharap justru jumlah pupuk bersubsidi bisa bertambah, produksi lancar dan kalau bisa produksi pupuk mengikuti waktu kebutuhannya, karena kebutuhan pupuk untuk bertanam saat ini tidak sesuai dengan timeline.

 

“Produksi relatif rata sepanjang tahun, sedangkan pemakaian pupuk tidak rata sepanjang tahun. Makanya pada saat musimnya kita selalu dengar isu kelangkaan dan kesulitan distribusi. Ini mungkin tidak sepenuhnya bisa diselesaikan oleh Komisi VI, tapi harus bicara dengan Komisi IV dan VII,” jelasnya.

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini melanjutkan, sesuai dengan tupoksinya, Komisi IV DPR RI membahas jumlah besaran kebutuhan pupuk dan jumlah subsidinya, sementara Komisi VII DPR RI mengenai beban anggaran subsidi untuk membeli gas yang mahal. Angka subsidi Rp 28 triliun tidak sepenuhnya menjadi pupuk, tapi banyak menutupi lobang di tempat lain.

 

“Kalau kita membuka angka-angka pada subsidi pupuk, kami temukan adanya suatu moral hazard dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Jadi bukan setiap rupiah akan menjadi pupuk, tapi ada biaya transmisi atau pengiriman gas yang mahal dan juga membayar bunga-bunga yang harus dibayarkan sambil mengunggu dana dari pemerintah yang telat membayar,” tandas Hekal.

 

Legislator dapil Jawa Tengah IX ini menambahkan, rencana penutupan pabrik PT. Pupuk Kujang di Cikampek pada tahun 2023 diawali dengan penutupan separuh pabrik dan beberapa tahun kemudian sisanya akan ditutup.

 

“Berarti lapangan pekerjaan akan hilang. Tanah dan sisa pabrik yang sebetulnya masih bisa berproduksi akhirnya tidak termanfaatkan. Ada beberapa opsi, apakah akan direlokasi ke tempat yang ada gas baru atau tetap di sini, karena kita tahu sebentar lagi  juga akan ada pelabuhan di Subang, ini perlu dipikirkan mana yang akan dipilih,” tutupnya. (jk/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...