Perlu Kerja Sama Tingkatkan Layanan Bandara Sam Ratulangi

15-02-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Adang Daradjatun. Foto: Larisa/sf

 

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI mendapatkan informasi adanya penurunan penumpang maupun kargo yang signifikan di Bandara Sam Ratulangi Manado. Anggota Komisi VI DPR RI Adang Daradjatun menekankan perlu kerja sama dan koordinasi lintas sektoral, seperti pemerintah daerah, BUMN, dan kementerian terkait, agar kemudian hari kehadiran wisatawan atau arus kargo bisa memberikan dampak yang positif bagi bandara ini.

 

“Walau pelabuhan atau bandaranya sudah bagus, tetapi wisatanya kurang menarik, akan tetap sulit untuk mendapatkan pengunjung. Semua harus menjadi suatu sistem,” jelas Adang saat pertemuan Tim Kunker Reses Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT. Angkasa Pura I, PT. Garuda Indonesia, PT. Pelindo IV, dan PT. Telekomunikasi Indonesia, di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (14/2/2019).

 

Selain itu, dalam kesempatan ini PT. Garuda Indonesia juga menginisiasi adanya penambahan empat kargo penerbangan untuk keperluan logistik, seperti untuk pengiriman tuna dan kerapu ke Jepang. "Saya pikir tinggal bagaimana direksi atau pimpinan Garuda untuk bisa memanfaatkan apapun juga, baik dari kargo ataupun penumpang. Kita berharap peningkatan kargo untuk pengangkutan tuna itu dapat meningkatkan keuntungan," ujar Adang.

 

Politisi Fraksi PKS itu menambahkan, adanya penurunan penumpang dan kargo di Bandara Sam Ratulangi Manado ini, perlu perhatian khusus dari BUMN terkait dan pemda. "Manado harus mampu membuat wisatawan asing, terutama dari Tiongkok, Taiwan, dan Korea untuk bisa masuk. Sehingga mampu bersaing dengan Bali, dalam hal wisatawan internasional,” tutup Adang. (ica/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...