Komisi VI Dorong BUMN Perbankan Bina UKM

17-02-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Melani Leimena Suharli (kanan) meninjau sentra batik di Desa Wisata Batik Kliwonan di Sragen, Jawa Tengah. Foto: Sofyan/sf

 

 

Anggota Komisi VI DPR RI Melani Leimena Suharli mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan untuk membantu permodalan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia pun meminta agar bunga KUR tidak terlalu tinggi, sehingga tidak memberatkan para debitur. Selain itu, pembinaan dan pelatihan dari perbankan kepada pelaku UKM dalam mengembangkan produknya juga dirasa penting.

 

“Kalau tidak ada pelatihan, pelaku UKM terkadang salah sasaran. Jadi pelatihan itu misalnya bagaimana pelaku UKM dapat membuat warna dan corak batik yang lagi tren. Misalnya batik yang mau diekspor ke Eropa, tren warnanya seperti apa, jadi jangan salah membuat warna dan corak batik,” kata Melani saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI meninjau UKM batik yang mendapat bantuan permodalan dari Bank Negara Indonesia (BNI) di Desa Wisata Batik Kliwonan, Sragen, Jawa Tengah, Kamis (14/2/2019).

 

Legislator Partai Demokrat itu menambahkan, setelah diberi bantuan pelatihan, BUMN perbankan juga bisa membantu dalam pengemasan dan memasarkan produk yang dihasilkan UKM. Pemasaran melalui pameran diharapkan dapat mendongkrak penjualan produk UKM. Menurut Melani, dengan mengikuti pameran, para pelaku UKM dapat mengetahui tren-tren produk terbaru, termasuk melihat perkembangan pangsa pasar.

 

“Penting sekali produk UKM untuk diikutsertakan pameran. Dengan diikutsertakan pameran, selain dia bisa menjual barang, dia juga bisa melihat pangsa pasar orang yang ada. Jadi, pelaku UKM ini harus mengetahui dimana pangsa pasarnya berada. Jangan sampai salah pasar. Misalnya pangsa pasarnya kelas atas, dia malah memasarkannya untuk kelas bawah atau sebaliknya. Jadi sebelum dia ikut pameran, dia juga harus mengetahui produknya ini diterima dimana,” imbuh legislator dapil DKI Jakarta II ini.

 

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Martri Agoeng (PKS) menekankan agar debitur penerima KUR semakin diperluas. Menurutnya, dengan semakin menggeliatnya UKM, selain pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat dan juga menyerap tenaga kerja. Namun ia mengingatkan, pemberian modal memang cukup penting, namun pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku UKM juga tak kalah pentingnya.

 

“Khusus untuk UKM ini, modal memang penting, tapi pengembangan SDM itu sangat penting. Karena di dalam proses pengembangan atau pemberdayaan ekonomi itu SDM-nya harus dipersiapkan. Kalau tidak, biasanya modal malah hilang karena SDM tidak profesional dalam pengelolaannya. Untuk pendampingan kepada UKM, perbankan bisa mengajak pelaku UKM untuk mengikuti pameran, sehingga pemasarannya juga berkembang,” saran legislator dapil Jawa Tengah IV itu.

 

Dalam kesempatan itu, Perwakilan BNI Kantor Wilayah Yogyakarta Andy Yusdiman memaparkan, BNI menyalurkan KUR kepada 22 debitur dengan nilai KUR mencapai Rp 9 miliar di Sragen. Sementara di Solo, BNI menyalurkan KUR kepada 42 debitur dengan nilai KUR mencapai Rp 27 miliar. “Kita selalu ada pelatihan kepada UKM. Kalau kita buat klaster, itu ada 1 paket pendampingan. Kita mulai masuk dari Mitra, kemudian ke KUR. Jika debitur mengambil KUR lebih dari Rp 500 juta, kita arahkan ke BNI Wirausaha,” jelas Andy. (sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...