Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana (kiri) Foto : Arief/mr

Provinsi Sulawesi Barat diguncang sejumlah bencana gempa bumi beberapa waktu lalu. Untuk membangkitkan kembali perekonomian di Sulbar, perlu peran dari sektor perbankan, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Untuk itu, Komisi VI DPR RI meninjau kinerja bank yang tergabung pada Himbara, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN) di Sulbar.

“Pertumbuhan kredit cukup bagus. Pihak ketiga pada umumnya memang lebih banyak kreditnya daripada simpanan masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana usai memimpin dialog Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan direksi Bank BNI, BTN, BRI dan Mandiri di Mamuju, Sulbar, Jumat (15/2/2019). Dalam kesempatan itu, setiap direksi bank menyampaikan sejumlah program di Sulbar.

Dalam pertemuan, direksi Bank Mandiri menyampaikan karena banyaknya bencana alam di Sulawesi, termasuk Sulbar dan Sulawesi Tengah, Bank Mandiri telah menyalurkan program bina lingkungan bidang bencana alam untuk Sulawesi, khususnya Mamuju. Namun Azam mengingatkan, masyarakat Mamuju juga memerlukan program bina lingkungan untuk membantu sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi supaya lebih tumbuh.

“Kita sampaikan ke direksi yang hadir, bahwa program bina lingkungan untuk bencana alam memang ada, tetapi masyarakat Mamuju juga memerlukan bina lingkungan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bank Mandiri tetap harus melakukan bina lingkungan kalau ada bencana alam. Itu bisa dicarikan dari pos anggaran lain. Silahkan Mandiri mencari dari pos lain,” kata Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.

Di sisi lain, Azam memastikan pihaknya mendukung Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 100 juta per hektar untuk 4 tahun kepada petani mandiri yang tidak memiliki kemampuan mendanai replanting komoditas kelapa sawitnya. “Pabrik kelapa sawit itu bisa menjadi avalis dari pinjaman itu. Saya kira ini cukup sinergi antara petani kelapa sawit dengan perbankan,” tutup legislator dapil Jawa Timur itu. (afr/sf)