Wakil Ketua Komisi V DPR RI  Azam Azman Natawijana (tengah) Foto : Arief/mr

Wakil Ketua Komisi V DPR RI  Azam Azman Natawijana mengatakan, kenaikan tarif tiket pesawat di sejumlah maskapai penerbangan, mempengaruhi perekonomian di sejumlah wilayah, termasuk Mamuju, Sulawesi Barat. Pengguna pesawat terbang dari Mamuju ke tempat lain turut merasakan dampaknya. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pertamina, sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI untuk melakukan investigasi penyebab naiknya tarif tiket pesawat.

“Kita tidak bisa membiarkan harga tiket yang melampaui kewajaran, sebab mengganggu seluruh sektor perekonomian, baik transportasi kargo maupun transportasi orang. Semua sektor terganggu,” kata Azam usai memimpin dialog Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi PT. Pertamina dan PT. Garuda Indonesia di Mamuju, Sulbar, Jumat (15/2/2019).

Azam menambahkan, berdasarkan laporan Pertamina, seiring menguatnya kurs dolar Amerika Serikat, harga avtur pada November 2018 melonjak tajam hingga di atas Rp 15.000 per liter. Otomatis maskapai penerbangan menaikkan tarifnya. “Menurut kita, ini ada kartel di seluruh airline. Mereka bersama-sama menaikkan harga tiket, baik itu Garuda maupun airline yang lain termasuk Citilink, yang merupakan subsidi dari company Garuda,” analisa Azam.

Legislator Partai Demokrat itu menjelaskan, pemerintah harus segera mengambil keputusan yang mendukung untuk mengantisipasi semakin mahalnya tarif tiket maskapai penerbangan. Hal ini agar ekonomi tidak terhenti. Pasalnya, jika mahalnya tarif tiket pesawat ini dibiarkan berlanjut, seluruh sektor akan terganggu.

“Kita tetap berpikir dan berpihak kepada masyarakat. Pengguna airline sudah mulai turun. Kita lihat penumpang pesawat di Makassar sudah sepi. Penumpang pesawat di Mamuju dan Cengkareng juga sepi. Itu artinya pergerakan ekonomi tidak berjalan. Menurut Komisi VI ini sudah berbahaya,” tegas Azam.

Azam menilai pemerintah terlambat mengantisipasi kenaikan tarif tiket pesawat ini, sehingga terjadi keresahan dan gejolak di tengah masyarakat. Komisi VI DPR RI dari dua bulan lalu sudah mempermasalahkan ini, tetapi kesigapan pemerintah tidak cepat menyelesaikan permasalahan ini.

“Kenaikan avtur terkait dengan dolar AS walaupun sudah turun pada Januari 2019, ini terlihat grafiknya meningkat lagi Februari 2019, tetapi tidak setinggi November 2018,” tandas legislator daerah pemilihan Jawa Timur itu. (af/sf)