Anggota Komisi IX DPR RI Sumarjati Arjoso Foto : Ayu/mr

Anggota Komisi IX DPR RI Sumarjati Arjoso berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera menangani kasus tingginya angka kematian anak dan ibu melahirkan di tiga kabupaten tertinggal di provinsi itu. Ketiga kabupaten itu yakni Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat dan Solok Selatan. Salah satu penyebabnya dikarenakan jarak yang cukup jauh bagi masyarakat untuk bisa sampai ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat.

“Tentu hal ini harus segera ditangani. Artinya perlu upaya pemerintah setempat bahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut,” ungkap Sumarjati usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Kamis (14/2/2019).

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melatih dokter setempat untuk bisa melakukan tindakan emergency tanpa harus dilakukan di faskes. Bahkan bukan tidak mungkin hal tersebut juga bisa dilakukan pada bidan-bidan desa setempat. Karena pada awalnya konsep bidan desa itu bisa membantu kelahiran masyarakat desa. Namun, di beberapa daerah, pemdanya sempat melarang bidan membantu kelahiran jika tidak dilakukan di faskes.

“Dokter setempat harus dilatih untuk bisa melakukan tindakan emergency. Begitupun dengan bidan desa yang harus terus dilatih agar bisa ikut membantu melahirkan para ibu, meskipun tidak melalui faskes. Dengan cara seperti itu diharapkan bisa menekan angka kematian anak dan ibu melahirkan,” tambah politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Selain itu, lanjut Sumarjati, butuh niat baik dari pemerintah untuk menyelesaikan hal ini, termasuk permasalahan kesehatan lainnya, yakni lewat penganggaran. Karena dalam undang-undang seharusnya anggaran kesehatan itu minimal harus 10 persen dari APBD. Kenyataannya, Sumbar ini hanya mengalokasikan sekitar 1,7 persen APBD untuk kesehatan. (ayu/sf)