Komisi V DPR RI meminta Pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum untuk membuat program yang nyata pasca bencana  yang terjadi di beberapa daerah seperti di Wasior, Mentawai dan erupsi gunung Merapi yang terjadi di Jawa Tengah.

            Hal ini mengemuka saat rapat dengar pendapat dengan Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan dan jajarannya, Senin (31/1) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Yoseph Umar Hadi (F-PDI Perjuangan).

            Anggota Fraksi Partai Golkar Hikmat Tomet mengatakan, untuk mengatasi bencana dalam jangka pendek ini diperlukan program nyata yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Dan program nyata ini menjadi jawaban konkrit bagi masyarakat yang tertimpa bencana.

            Hikmat menambahkan, untuk mengatasi banjir yang terjadi dibeberapa wilayah, Komisi V DPR telah membentuk Panja Penanggulangan Banjir. Panja ini dibentuk dengan maksud untuk mengatasi banjir yang terjadi diberbagai daerah, tidak hanya banjir yang seringkali terjadi di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

            Menurut Hikmat, hasil kerja dari Panja Penanggulangan Banjir ini sangat dinanti-nantikan masyarakat, tidak hanya untuk mengatasi bencana yang telah terjadi, tapi Panja juga berkepentingan untuk memikirkan agar  bencana banjir tidak terjadi lagi di masa depan. “Walaupun tidak zero banjir, tapi paling tidak kita harus dapat meminimalisir bencana serupa agar tidak semakin banyak korban yang tertimpa,” katanya.   

            Terhadap rencana program yang telah dipaparkan Staf Ahli Kementerian PU, Hikmat menanyakan apakah program tersebut hanya berupa rencana atau Kementerian PU sudah punya program dan melihat alokasi dananya dengan Pemerintah.

            Karena, katanya, jangan sampai program itu telah dibuat jauh sebelumnya, tapi anggaran itu baru turun setahun atau dua tahun, padahal dalam hal ini masyarakat telah menanti program konkrit apa dari Pemerintah yang dapat membantu mereka mengatasi permasalahan yang dihadapi.

            Hikmat mengusulkan, agar rapat jangan membuat rekomendasi dulu, selama hasil Panja yang bekerjasama dengan Pemerintah tidak ada bentuk riil yang bisa disampaikan kepada masyarakat.

            Dia juga meminta agar Panja Penanggulangan Banjir mengarahkan pada program yang betul-betul riil dalam waktu dekat akan dilaksanakan.

            Dalam paparannya Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan, Ismanto mengatakan, peran Kementerian PU dalam upaya penanganan bencana alam adalah mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku penanggung jawab utama penanggulangan bencana.

            Pada 11 Januari yang lalu telah diputuskan dari beberapa alternatif lokasi permukiman kembali seperti Naikere, Ambuni, Nanimori, Dusner, Werlanggi dan Sobey, telah dipilih lokasi sepanjang koridor Rasei sampai Sobei dengan memperhatikan prinsip mitigasi bencana serta daya tampung lahan untuk lebih kurang 1.800 KK.

            Pengembangan ini, katanya, telah dilaksanakan secara terbatas sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungannya.

            Sementara lokasi Naikere akan dikembangkan untuk kebutuhan pengembangan wilayah jangka panjang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mengingat daerah tersebut akan dilalui Trans Papua.

            Guna mendukung relokasi tersebut, diantaranya perlu dibangun tiga jembatan besar dan 32 jembatan kecil serta peningkatan jalan di ruas antara Wasior ke arah Sobey (tingkat kabupaten).

            Selain itu, perlu dibangun dukungan sarana air baku dari beberapa sumber air permukaan dan perlunya dibangun sarana sanitasi lingkungan untuk daerah permukiman baru.

            Ismanto menambahkan, kebijakan penanganan pemukiman kembali penduduk korban bencana tsunami Mentawai akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama, hunian sementara, tahap ke dua hunian tetap dan tahap ke tiga, pencegahan.

            Menurutnya, tahap ke tiga ini untuk mencegah jatuhnya korban tsunami di masa datang, dimana semua dusun di tepi pantai barat akan direlokasikan ke jalan poros HPH dengan pola yang sama dengan penempatan penduduk pada hunian tetap.

            Sampai dengan tanggal 4 November 2010 telah disepakati lokasi indikatif untuk relokasi permukiman baru di kecamatan Pagai Utara yakni di desa Mabotek (di tepi jalan HPH).

            Lokasi ini, katanya, telah disepakati sebagian besar masyarakat yang menjadi korban dan Pemda. Lokasi ini cukup baik karena terletak di atas kostur 100 meter, terlindungi oleh hutan dan jauh dari pantai. Salah satu daya tarik dari lokasi ini adalah keberhasilan masyarakat di sekitar lokasi ini yang bermata pencaharian sebagai petani kopra.

            Hingga 18 November 2010, telah tercapai kesepakatan untuk merelokasi semua warga. Hal ini didasari fakta bahwa Mentawai berada tepat pada garis pertemuan lempeng sehingga rawan terjadi gempa, dan warga yang tinggal di Mentawai tidak seluruhnya berprofesi nelayan, sehingga setuju direlokasi.

            Sementara untuk penanganan bencana lahar dingin di kawasan Merapi, Ismanto mengatakan, guna mencegah kerusakan yang lebih parah sedang dilakukan kegiatan tanggap darurat, diantaranya berupa peningkatan kapasitas kantong lahar, pemeliharaan kapasitas palung sungai agar aliran lahar bisa berlangsung dengan lancar tanpa meluap ke kanan dan kiri sungai, pembersihan driphole serta penggalian/pengerukan sedimen pada ke dua bangunan pengambilan dan saluran irigasi.

            Dalam jangka panjang, perlu dilakukan perbaikan infrastruktur sabo dam yang rusak secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran.

            Terkait dengan kerusakan jembatan di Kabupaten Magelang dan melimpahnya lahar dingin sehingga memutus jalan nasional Yogya- Magelang, direncanakan akan dibangun jembatan di atas alur sungai baru yang akan dibangun. Sementara ini, katanya, dilakukan usaha memperbaiki jalan sesuai kapasitas yang ada. (tt)/foto:iw/parle.