Revitalisasi PG Diharapkan Kurangi Impor

04-03-2019 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno sebelum mengikuti Rapat Paripurna. Foto: Kresno/rni

 

Program revitalisasi pabrik gula (PG) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sesuatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Revitalisasi tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas gula nasional yang terus menurun. Program revitalisasi PG juga bertujuan untuk  memastikan produksi gula dalam negeri menjadi lebih stabil dan diharapkan dapat mengurangi impor.

 

“Revitalisasi pabrik gula BUMN memang harus dilakukan. Sebab kalau tidak, maka hasil produksi gula nasional akan selalu tertinggal, efisiensinya rendah, dan pada akhirnya tidak akan memberikan manfaat yang baik bagi korporasi maupun masyarakat,” tandas Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno sesaat sebelum Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (04/3/2019).

 

Dikatakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, revitalisasi industri gula nasional sudah sangat urgen untuk dilakukan. Tidak bisa pungkiri bahwa untuk memiliki kedaulatan dan tidak selalu didikte oleh impor, maka salah satu peran penting yang harus dilakukan adalah revitalisasi PG tersebut.

 

“Namun revitalisasi jangan sampai mengabaikan kepentingan petani tebu. Revitalisasi pabrik gula harus menciptakan multiplier effect bagi petani tebu. Petani akan malas menanam tebu jika harga jualnya murah. Untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat petani kepada pabrik gula, kuncinya adalah keadilan,” ujarnya.

 

Teguh menyatakan, salah satu tantangan lain dari PG adalah masalah ketersediaan lahan untuk pertanian tebu. “Andalan kita selama ini adalah Pulau Jawa. Sementara di Jawa sudah terjadi konversi atau alih fungsi lahan. Di sisi lain ada kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan terhadap kebutuhan pokok seperti padi,” imbuh Teguh.

 

Legislator dapil Jawa Tengah IX itu menekankan, Kementerian Pertanian harus berani membuka lahan di luar Pulau Jawa, seperti di Papua, Sulawesi atau Kalimantan. “Selain itu, ada satu hal yang juga menjadi kekhawatiran kita, yakni kurangnya bibit-bibit tebu yang berkualitas yang kita miliki,” pungkasnya. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...