Komisi I Bahas Asistensi Alutsista Dengan Dubes Rusia
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Foto: Arief/rni
Pertemuan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI dengan Duta Besar Negara Federasi Rusia untuk Indonesia Lyudmina Vorobieva fokus membahas kerja sama bidang pertahanan terutama masalah pemeliharaan dan pelatihan, dimana harus ada perbaikan asistensi setelah masa kontrak oleh alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dibeli dari Rusia. Indonesia merupakan salah satu konsumen terbesar Rusia dalam pembelian alutsista, namun diyakini masih banyak kendala dalam penggunaan alutsista tersebut.
“Kita cukup banyak membahas kerja sama Indonesia dengan Rusia yang pada 2020 akan memasuki umur yang ke-70 tahun. Jadi hubungan Indonesia-Rusia ini tidak main-main, sudah lama sekali. Cukup banyak alutsista itu didatangkan dari Rusia. Kita fokus diskusi maintenance, after sales service yang masih jadi kendala, karena alatnya sangat canggih, namun secara teknis tidak berjalan lancar,” tutur Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (04/3/2019).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan bahwa selama ini perjanjian asistensi selama masa kontrak sudah berjalan sangat baik, namun yang bermasalah seringkali adalah perjanjian asistensi setelah masa kontrak berakhir. Maka dari itu, ia mendorong Dubes Rusia untuk Indonesia, untuk berkomitmen melakukan perbaikan perjanjian asistensi setelah masa kontrak berakhir.
“Ini masalah asistensi, kita minta agar setelah masa kontrak bisa diperbaiki dari apa yang selama ini ada. Saya kira sebagaimana kerja sama Indonesia dengan negara-negara lain, wajar saja ini terjadi. Kita perlu terus meningkatkan kerja sama antar negara ini karena harapannya kita bisa mengambil manfaat terbaik untuk bangsa dan negara kita,” tukas Kharis.
Sementara itu Dubes Rusia untuk Indonesia Lyudmina Vorobieva dalam bahasa Rusia menyampaikan kerja sama di bidang pertahanan militer memang sangat penting dilakukan dan pengadaan alutsista Rusia yang masuk ke Indonesia sangat banyak juga canggih. Menurutnya untuk itu memang sangat diperlukan penyesuaian ulang dengan kebutuhan Indonesia saat ini.
“Kami sangat menyetujui untuk dilakukan perbaikan terkait permasalahan asistensi ini, karena memang diketahui alat-alat tersebut sangat canggih, sehingga perlu ada keberlanjutan dalam penanganannya. Sesungguhmya kami tidak ingin ada kesulitan tersebut, namun untuk alih teknologi tentunya ini akan menjadi pertimbangan yang nanti akan kami sampaikan lebih lanjut,” imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut Kharis didampingi Wakil Ketua Komisi I Bambang Wuryanto (F-PDI Perjuangan) dan Asril Hamzah Tanjung (F-Gerindra) beserta Anggota Komisi I DPR RI seperti Bobby Adhityo Rizaldi (F-PG), Jerry Sambuaga (F-PG), Supiadin Aris Saputra (F-NasDem), dan Timbul Manurung (F-Hanura). (eps/sf)