Tim Kunker Komisi IX DPR RI mempertanyakan seputar pelaksanaan program Jamsoskes Sumsel Semesta selain itu, juga meminta Pemprov jangan terlalu mengumbar istilah gratis, karena dikhawatirkan dengan pelayanan berjenjang dapat menimbulkan pengobatan biaya tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPR RI dari Partai Demokrat Hakim Sarimuda Pohan saat mengadakan kunjungan ke RSMH Palembang, baru-baru ini. “Pemprov saya imbau jangan terlalu sering mengumbar istilah gratis. Sebab, ujung-ujungnya dengan penerapan pelayanan kesehatan berjenjang seperti yang dilaksanakan saat ini, dikawatirkan dapat memunculkan high cost dan memiskinkan rakyat,”terang Pohan di hadapan Direksi RSMH Palembang. Kunker rombongan Komisi IX DPR dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Asiah Salekan (F-PG). Sementara anggota lainnya Fanshurullah Asa (F-PAN) meminta Pemprov mengkaji ulang penerapan Program Jamsoskes apakah mencukupi dengan dana Jamsoskes sebesar Rp 320 Milliar setiap tahunnya. "Tolong dikaji apakah ini realitis, karena apabila berhasil pola ini maka bisa diterapkan pada tingkat nasional,"terangnya. Pada kesempatan tersebut Dirut RSMH Palembang Bayu Wahyudi mengatakan, animo masyarakat terhadap program Jamsoskes Sumsel semesta sangat besar. Terbukti selama pelaksanaan program Jamsoskes di RS mengalami peningkatan signifikan. "Januari total pasien yang dilayani Jamsoskes sebesar 480 orang sementara pada Februari mengalami peningkatan mencapai 3563 orang,"paparnya. Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Zulkarnain Noerdin mengakui pemerintah masih belum mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik khususnya dari anggaran kesehatan hanya sebesar 15 persen dari total APBN. "Kita akan mencoba kearah situ, karena itu kita meminta dukungan dari pusat,"tuturnya. Wagub Sumsel Eddy Yusuf menerangkan, program ini masih baru dilaksanakan di Sumsel selama satu bulanan karena itu masih terdapat kekurangan dari sisi pelayanan pasien. "Kita telah menurunkan tim pengawasan dan pengendalian di lapangan, guna meminimalisir berbagai penyimpangan,"terangnya. Guna mendukung program ini, papar Eddy, Gubernur harus segera mengeluarkan Surat Keputusan berobat gratis kepada seluruh manajamen Rumah Sakit selain itu, terangnya Pemprov juga sudah mempersiapkan Raperdanya guna di ajukan ke DPRD Sumsel. "Saat ini, Raperda masih dalam pembahasan di DPRD Sumsel,"katanya. Karena membludaknya pasien Jamsoskes, tegas Eddy, Pemprov akan meminta agar kamar kelas III bagi pasien Jamsoskes di tambah mencapai 1/3nya dari jumlah kamar. "Untuk klaim biaya Jamsoskes kita belum menghitung, namun untuk evaluasi akan kita lakukan setiap hari,"jelas Eddy. Dia menambahkan, Pemprov masih belum menemukan kendala atau penyimpangan yang berarti. "Kita mengharapkan program berobat gratis di Sumsel bisa dibawa ke pusat untuk bisa dijadikan program nasional dan berlaku diseluruh Indonesia,"katanya. (si)