Pemerintah Harus Siapkan Angkatan Kerja Handal Hadapi Era Digital
Anggota Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri. Foto: Eko/rni
Anggota Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri menekankan agar pemerintah mempersiapakan angkatan kerja dengan full skill yang handal menghadapi era digital. Tantangan era industrialisasi abad ke empat tidak bisa dipungkiri, oleh sebab itu semua pemangku kepentingan harus mampu menghadapi tantangan zaman.
“Kita minta pemerintah semakin antisipatif dengan mempersiapkan angkatan kerja yang full skill untuk menghadapi berbagai fenomena baru itu,” ungkap Syamsul saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali, Selasa (12/3/2019).
Kunjungan ini mendalami berbagai masalah yang terkait dengan dampak digitalisasi industri online terhadap pekerja pada perusahaan ritel. Dari beberapa sumber menyatakan, 71 juta pekerjaan akan hilang karena era digital, dan hanya 2,1 juta pekerjaan baru yang tumbuh yaitu bidang matematika, teknik dan komputer.
Selain itu, melalui kunspek ini diharapkan Komisi IX DPR RI mendapat berbagai informasi dan masukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap dampak digitalisasi industri online terhadap pekerja pada perusahaan ritel ke Provinsi Bali untuk perlindungan pekerja dimasa yang akan datang.
“Digitalisasi cepat atau lambat nanti akan menggerus lapangan kerja yang selama ini diisi oleh banyak tenaga kerja kita. Jadi oleh karena itu kita minta kepada pemerintah khususnya, kepada pemerintah daerah untuk mencari langkah antisipatif untuk meminimalisasi dampak dari bisnis online ini, digitalisasi di sektor ritel dan lainnya,” jelas Syamsul.
Kunspek ini juga melibatkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Pemprov Bali, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara dan Papua, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi Bali
Selain itu, Komisi IX juga didampingi Dirjen Binapenta dan PPK Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dirjen Binwas dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. (eko/sf)
