Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty. Foto: Geraldi/rni

Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty berharap Lembaga Sensor Film (LSF) bersinergi dengan lembaga penyiaran lain, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Eva menilai, kedua lembaga ini memiliki kaitan yang sangat erat. LSF berwenang melakukan sensor, dan KPI yang melaksanakan fungsi pengawasan konten. Menurutnya, Komisi I DPR RI perlu untuk melakukan rapat kerja bersama antara LSF dengan KPI.

“Ada beberapa hal yang perlu kita disepakati bersama antar kedua lembaga tersebut. Harus ada suatu standar untuk mensinkronisasikan kriteria-kriteria yang ditetapkan di masing-masing kedua lembaga ini,” pungkas Evita usai mengikuti RDP Komisi I DPR RI dengan jajaran LSF di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Dalam RDP ini, LSF menyampaikan pemaparan berbagai capaian, program kerja yang sudah dilakukan, dan kendala yang dihadapi LSF, terutama mengenai anggaran. “Banyak hal yang perlu dilakukan LSF, tetapi biasanya terbentur mengenai anggaran. Kami mengetahui bahwa tanggung jawab LSF sangat besar, namun anggarannya sangat terbatas,” ujar Evita.

Legislator PDI-Perjuangan ini mengaku, Komisi I DPR RI mengalami dilema, karena sebetulnya anggaran LSF bukan wewenang dari komisinya. Evita menjelaskan, wewenang anggaran LSF ada di Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara mengenai konten merupakan wewenang dari Komisi I DPR RI.

“Komisi I dan Komisi X harus melakukan sinergi mengenai posisi LSF sebenarnya berada di bawah wewenang komisi yang mana. Mengingat selama ini Komisi I mempunyai wewenang untuk anggaran dan pengawas konten mitra kerja Komisi X,” ungkap legislator dapil Jawa Tengah III itu. (pun/sf)