Komisi I DPR Desak Kemenakertrans Terlibat Proses Evakuasi WNI
Sejumlah anggota Komisi I DPR mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) berperan aktif dalam proses evakuasi WNI yang kini terjebak kerusuhan di Mesir
Pendapat tersebut disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid (F-PKS) saat Raker Komisi I DPR dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Satgas Evakuasi WNI, di Gedung Nusantara II Jakarta, Rabu (2/2).
“Satgas Evakuasi serta Pemerintah perlu melakukan kordinasi yang terpadu dalam memberikan rasa aman kepada warga negara kita yang kini berada di Mesir. Namun, jangan dilupakan bahwa selain mahasiswa, kita mempunyai TKI yang harus kita evakuasi. Alangkah baiknya jika ada kerja sama yang terpadu dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyelamatkan TKI yang berada di sana,” ujar Hidayat.
Selain itu, dia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah yang menanggung seluruh biaya berangkat kembali ke Mesir kepada para mahasiswa yang pulang ke tanah air pasca kerusuhan di sana. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak seluruhnya dari mahasiswa yang bermukim di Nasr City itu mau dievakuasi, pulang ke tanah air.
“Saya mengapresiasi sikap Pemerintah yang menanggung seluruh biaya tiket para mahasiswa yang pulang ke tanah air pasca kerusuhan di Mesir. Tapi perlu kita ketahui, tidak semua mahasiswa mau kembali ke Indonesia. Ini disebabkan karena perizinan visa di negara itu yang sulit. Rasanya Pemerintah perlu membantu mahasiswa kita agar mendapatkan visa sekembalinya mereka dari Indonesia,” tandasnya.
Faktor lain yang membuat enggan mahasiswa Indonesia yang tengah berada di Mesir ikut program evakuasi, lanjut Hidayat, karena saat ini mereka sedang menghadapi ujian yang diselenggarakan beberapa universitas Mesir.
“Peraturan universitas di Mesir cukup ketat. Banyak mahasiswa kita enggan pulang karena sedang menghadapi ujian dari universitas mereka. Jika mereka pulang, dianggap membolos. Tentu ini bisa mempersulit masa studi anak – anak kita yang menuntut ilmu di sana. Kita tentu berharap agar kondisi WNI di Mesir sana baik – baik saja,” katanya.
Dalam paparannya, Hidayat juga menyarankan melalui forum OKI Pemerintah RI dapat menunjukkan martabat Indonesia melalui diplomasi politik agar masalah di Mesir tidak menjadi bola liar yang bisa mengacaukan kondisi negara – negara yang menjadi anggotanya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Helmi Fauzy (F-PDIP). Menurutnya, Indonesia adalah negara yang berhasil berganti rezim dari otoritarian ke masa reformasi dengan damai. Transisi yang dilewati Indonesia bisa dijadikan contoh oleh negara – negara Islam untuk mengedepankan demokrasi.
“Saya menilai negara kita termasuk negara yang berhasil bertransisi dari rezim otoriter ke masa reformasi dengan cara damai. Ini bisa dicontoh oleh negara – negara Islam agar dijadikan momentum untuk mengutamakan demokrasi dan mencontoh Indonesia,” katanya.
Menyikapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, mengatakan ada dua wujud perlindungan WNI yang diambil oleh KBRI yang berada di Mesir, perlindungan itu meliputi jaminan keamanan, keselamatan, dan kebutuhan logistic yang dibutuhkan WNI serta memfasilitasi para WNI yang ingin kembali ke tanah air.
“Sesuai dengan Instruksi Presiden tertanggal 31 Januari 2011, ada dua perwujudan yang kita lakukan dalam mengevakuasi WNI yang berada di Mesir. Laporan KBRI di sana telah mengevakuasi 415 WNI yang diangkut menggunakan pesawat Garuda Boeing 747,” jelas Marty.
Terkait dengan keberlanjutan pendidikan pelajar dan mahasiswa yang menempuh studi di negara tersebut, Marty menegaskan Satuan Tugas (Satgas) telah menyertakan pula Kemdiknas. Ini dimaksudkan agar pelajar juga mahasiswa tetap bisa menimba ilmu tanpa perlu khawatir studinya terganggu.
“Kita telah menyertakan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dalam Satgas evakuasi WNI dari Mesir kembali ke Indonesia. Hal ini kami lakukan untuk memberikan keamanan para mahasiswa kita sehingga mereka tetap tenang belajar,” terangnya. (da/si)
