Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah, untuk membangun daerah perbatasan, seperti Miangas dan Marore, sehingga masyarakat di situ tidak tertinggal dari masyarakat kawasan lainnya yang lebih maju. Pulau-pulau perbatasan adalah garda terdepan bangsa Indonesia sehingga tidak boleh "dianaktirikan" oleh pemerintah, kata ketua tim Komisi VIII DPR RI, Imam Sopandi, Rabu, (4/3). Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara (Sulut), sekaligus bertatap muka dengan Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang. Dengan memperbanyak pembangunan di daerah perbatasan dengan Filipina, seperti pulau Miangas dan Marore di Kabupaten Talaud, kesenjangan sosial bisa teratasi dan angka kemiskinan tertekan. Masyarakat juga harus diberdayakan di semua sektor, sehingga ada motivasi untuk bekerja dan keluar dari garis kemiskinan, kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu. Sementara SH Sarundajang mengatakan, selain dua pulau berbatasan langsung dengan Filipina, ada 11 pulau terluar yang memiliki potensi kriminal jika tidak diperhatikan serius pemerintah. Pemerintah terus membuka akses pembangunan di sejumlah pulau terluar, dengan membangun depot logistik, pembangunan pelabuhan dan Bandar udara serta memperketat keamanan, katanya. (as)