Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal. Foto: Erman/jk

Stunting merupakan sebuah kondisi tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Saat ini, stunting tidak hanya terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) saja, namun sudah menjadi persoalan nasional. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal, stunting bukan masalah mampu atau tidak mampu, namun sangat erat kaitannya dengan pola hidup atau gaya hidup.

“Tidak semua persoalan stunting ini persoalan yang menimpa masyarakat dari keluarga kurang mampu. Tetapi ada juga keluarga-keluarga yang masuk kategori mampu, ternyata anak-anaknya tanpa disadari menderita stunting,” kata Iqbal saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Mataram, NTB, Selasa (19/3/2019).

Oleh karena itu, pemerintah harus hadir mengedukasi masyarakat dalam memberikan pemahaman terkait pentingnya pola hidup dengan gizi seimbang. Peran orang tua juga sangat penting, mengingat sejak dalam kandungan mereka juga harus memastikan kebutuhan gizi calon bayi yang akan dilahirkan agar terhindar dari stunting.

“Kepala Dinas Kesehatan NTB sudah menjelaskan kepada kita langkah-langkah yang dilakukannya, yang terpenting adalah memberikan informasi informasi kepada masyarakat tentang bagaimana menghindari agar anak kita terhindar dari stunting," tambah legislator fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Iqbal menyampaikan, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam memerangi stunting ini sudah cukup baik. Melalui Dinas Kesehatan, Pemprov NTB senantiasa memberikan informasi pemahaman terkait pentingnya menjaga pola hidup, kemudian mengefektifkan posyandu. Melalui posyandu, Pemprov NTB menerjunkan dokter langsung ke rumah-rumah penduduk.

“Stunting ini kan artinya tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya, artinya masuk kategori dia kurang gizi. Nah, dijelaskan Ibu Kadis, ada beberapa kabupaten di NTB yang banyak anak-anak mengalami stunting. Langkah-langkah sudah dijelaskan oleh Kadis Kesehatan Provinsi NTB, itu saya kira cukup baik," pungkas legislator dapil Sumatera Barat II itu. (es/sf)