Perindo Harus Berpihak Pada Nelayan Kecil

22-03-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja. Foto: Hendra/jk

 

Anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja mengungkapkan, PT. Perikanan Indonesia (Perindo) dalam menjalankan programnya harus lebih berpihak kepada nelayan kecil. Hal ini menjadi perhatian Komisi VI DPR RI guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari masyarakat kelas bawah.

 

Lili mengungkapkan, Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada PT. Perindo sebesar Rp 300 miliar harus menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kelas bawah, sehingga konsen dan arah programnya jelas.  Namun, Lili menyayangkan kemampuan PT. Perindo kurang bisa mengimbangi jumlah potensi laut Indonesia yang sangat besar ini.

 

“Tahun 2015 ini ada bantuan untuk PT. Perindo, tapi kalau kita lihat kemampuan Perindo masih kurang, apalagi dengan membangun peralatan. Padahal potensi ikan kita besar. Kalau dibayangkan, dari Sabang sampai Merauke ini 80 persen diisi laut, potensi ini harusnya dimanfaatkan untuk tingkatkan kesejahteraan,” ungkap Lili usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik ke PT. Perindo di Medan, Sumatera Utara, Selasa (19/3/2019).

 

Politisi Partai Golkar ini juga menyarankan kepada PT. Perindo untuk lebih memberdayakan nelayan kecil, sehingga pertumbuhan ekonomi tumbuh secara tepat sasaran dari bawah. “Saya pikir perlu sekali PT. Perindo ini tingkatkan layanan pada pengusaha perikanan di Indonesia terutama yang kecil. Kalau yang besar kan mesin peralatannya sudah canggih,” terangnya.

 

Karenanya, PMN sebagai suntikan dana kepada BUMN harus dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka meningkatkan tujuan populis tersebut. Namun sayangnya, dari sebelas item perencanaan bisnis, terdapat tiga item yang pelaksanaannya di luar business plan. Sehingga ini menjadi konsen Komisi VI DPR RI dengan menindkalanjuti hasil Kunspek ini dengan mengundang kembali Dirut PT. Perindo dalam RDP, yang direncanakan akan juga mengundang Menteri BUMN. (hs/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...