Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis saat memimpin rapat kerja dengan Menteri PUPR dan Menteri PDTT. Foto: Tresna/rni

Beberapa program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dinilai masih belum banyak yang dijalankan. Program-program tersebut misalnya, pembangunan embung-embung, pengembangan infrastruktur daerah, termasuk bantuan perumahan yang masuk dalam program Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis saat memimpin rapat kerja dengan Menteri PUPR dan Menteri PDTT di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019). Rapat kerja kali ini mengagendakan pembahasan evaluasi APBN 2019 di dua kementerian tersebut, terutama terkait dengan program pembangunan yang menyentuh masyarakat langsung.

“Laporan para Anggota Komisi V saat kunjungan ke daerah, ternyata program-program masih belum nampak,” ucap politisi Partai Gerindra ini. Beberapa program tersebut dibiayai APBN 2019 dan hingga akhir Maret ini memang belum terealisasi. Untuk itu, Komisi V DPR RI perlu mengevaluasi berbagai program pembangunan infrastruktur yang belum dilaksanakan.

Program pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran yang sangat bersentuhan dengan masyarakat juga belum banyak dilakukan oleh dua kementerian ini. “Rapat kali ini membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2019 di Kementerian PUPR dan Kementerian PDTT sampai akhir Maret 2019. Sejauh mana pencapaian program-program Kementerian PUPR dan Kementerian PDTT tersebut, khususnya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Kementerian PDTT juga diamanatkan membangun banyak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Hingga Februari dan Maret ini masih banyak Bumdes belum terbangun di sejumlah desa. Program Bumdes ini diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan sekaligus menurunkan tingkat pengangguran di daerah. (mh/sf)