Anggota Komisi IX DPR RI Julianus Pote Leba mendorong bersama tim berfoto bersama usai melaukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Solo. Foto: Ayu/rni

Anggota Komisi IX DPR RI Julianus Pote Leba mendorong BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS tenaga kerja kepada pekerja sektor informal di provinsi tersebut. Dari data yang diperoleh dari Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, diketahui bahwa dari total sekitar 63 juta orang yang bekerja di sektor informal, baru sekitar 1,4 juta orang yang aktif dalam program jaminan sosial Ketenagakerjaan.

“Jumlah ini tentu sangat kecil jika dibanding dengan 24 juta peserta aktif dari sektor formal maupun total pekerja sektor informal. Dan kami mendapati kondisi yang tidak jauh beda juga terjadi di Jawa Tengah ini. Artinya kepesertaan sektor informal dalam BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Tengah masih sangat rendah dibanding dengan pekerja sektor formal. Padahal pekerja informal juga berhak atas perlindungan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara,” ungkap Julianus usai memimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Solo, Jawa Tengah, Selasa (26/3/2019).

Oleh karena itu, politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap agar BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah terus melakukan sosialisasi terkait BPJS Ketenagakerjaan, termasuk manfaat kepesertaan jaminan sosial ini kepada para pekerja di sektor informal, seperti pedagang mie bakso, ojek online dan lain sebagainya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jateng Ahmad Hafiz mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan telah bekerjasama dengan pemerintah daerah sebagai upaya dalam memberikan perlindungan kepada pekerja formal. Khususnya bagi pekerja informal yang berada di bawah lingkungan dinas, diantaranya nelayan. Supaya nelayan juga terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu BPJS Ketenagakerjaan Jateng juga bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bagi pelaku usaha UKM, pedagang pasar, serta Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), serta bekerjasama dengan komunitas asosiasi seperti asosiasi pedagang mie dan bakso. 

Hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat pekerja sektor informal. Meski demikian ia juga meyakini akan terus meningkatkan sosialisasi terkait manfaat masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ke pekerja informal lainnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo memastikan masyarakat di kotanya cukup tinggi dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan Surakarta juga pernah meraih penghargaan Paritrana Awards untuk kategori kabupaten/kota yang mendukung program BPJS Ketenagakerjaan melakui regulasi yang dibuat. Ini sekaligus membuktikan bahwa kota ini menjadi kota dengan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan tertinggi.

“Sebagai dukungan kami terhadap BPJS Ketenagakerjaan, kami membuat regulasi dalam perizinan (membuat usaha) yang salah satu syaratnya selain memiliki NPWP juga adalah tenaga kerjanya yang harus ada sertifikat BPJS, termasuk tenaga kerja informal,” pungkas Purnomo. (ayu/sf)