Anggota Komisi I, Tantowi Yahya (F-PG), mempertanyakan netralitas dan indenpendensi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara di tengah makin derasnya kucuran anggaran Public Service Obligation (PSO) dari pemerintah.

Pertanyaan itu mengemuka saat RDPU Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Agus Gumiwang Kartasasmita (F-PG) dengan Direktur Utama LKBN Antara, Ahmad Mukhlis Yusuf di Gedung Nusantara II Jakarta, Senin (7/2).

 “Ada semacam anomaly di sini. Satu sisi LKBN Antara berkembang sebagai salah satu media yang netral dalam setiap pemberitaannya, karena informasi yang ada di media saat ini cenderung mendukung citra dari tokoh yang ada di belakangnya. Namun di sisi lain, Antara mendapatkan kucuran dana PSO dari Pemerintah. Sejauh apa LKBN Antara ini menjaga netralitasnya,” tanya Tantowi.

Menurut Tantowi, adanya kucuran dana tersebut sama artinya dengan pemanfaatan LKBN Antara sebagai ajang pencitraan kinerja pemerintah. “There are no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis,” katanya.

Namun Tantowi tetap memberikan apresiasinya terhadap peristiwa yang diberitakan oleh Antara. Sejauh ini, kata dia, LKBN Antara masih lebih netral di tengah makin tidak netralnya media dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

“Banyak media yang tidak lagi netral dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pemberitaan media saat ini cenderung mendukung citra dari tokoh yang ada di belakangnya, atau pemegang saham. Tetapi LKBN Antara masih bisa dijadikan rujukan terhadap berbagai pemberitaan yang disebarluaskan kepada publik,” tukasnya.

Sedangkan anggota lainnya, Teguh Juwarno (F-PAN), secara khusus mempertanyakan tindak lanjut dari status Wisma Antara yang pernah dibuatkan Panja Komisi I periode sebelumnya untuk mengurus kasus tersebut.

Teguh menegaskan bahwa tidak ada Panja DPR yang bersifat carry over. Artinya tidak ada Panja yang dilimpahkan ke periode berikutnya karena tugasnya belum selesai.

 “Tidak ada Panja DPR yang bersifat carry over. Artinya Panja yang telah dibentuk oleh periode sebelumnya tidak dapat dilimpahkan ke periode selanjutnya karena tugas mereka belum selesai,” imbuh Teguh.

Pertanyaan mengenai status asset Antara juga muncul dari Roy Suryo (F-PD). Ahli telematika tersebut mempertanyakan status Galeri Foto Jurnalistik milik Antara yang berada di Pasar Baru.

Menurut Roy, Galeri Foto tersebut berfungsi sebagai ajang pelatihan citizen journalism yang dapat memberikan pendekatan serta pemahaman jurnalistik yang baik kepada publik.

“Bagaimana dengan status galeri foto jurnalistik yang ada di Pasar Baru. Padahal galeri tersebut dapat memberikan manfaat sebagai pelatihan citizen journalism. Masyarakat bisa mengetahui cara mengambil foto sesuai kaidah jurnalistik. Intinya galeri tersebut bisa memberikan pendekatan LKBN Antara kepada publik,” ungkap Roy.

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur LKBN Antara Ahmad Mukhlis Yusuf mengakui 40persen dana operasionalnya berasal dari PSO. Namun dana tersebut selalu diaudit secra ketat. ia menambahkan, secara khusus dana PSO itu dianggarkan untuk membahas masalah isu Millenium Development Goals juga isu global.

Menurutnya sejauh ini pihak Antara berupaya menjaga netralitas tersebut, dari sisi SDM, pihak Antara memberikan pembekalan yang cukup mulai dari penguasaan bahasa, maupun pelatihan jurnalistik untuk ditempatkan ke berbagai penjuru tanah air.

Ahmad mengungkapkan pelanggan utama LKBN Antara, diataranya Kompas, Republika dan Grup Tempo. (sw/da)