Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau Tol KLBM, di Gresik, Jatim. Foto: Azka/rni

Komisi V DPR RI mengapresiasi pembangunan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (KLBM) di Provinsi Jawa Timur. Pasalnya dukungan dalam menjalankan pembangunan tersebut sepenuhnya berasal dari dalam negeri, mulai dari pendanaan, konstruksi, pekerja, dan bahan baku. Proyek tol tersebut merupakan konsinyasi PT. Waskita Bumi Wira terhadap pemerintah selama 45 tahun. Harapannya, pembangunan tol KLBM ini dapat menjadi contoh bagi pembangunan tol di daerah lain.

“Tidak ada bank asing dan negara asing yang masuk ke sini. Pembiayaannya dari PT. Waskita Bumi Wira yang melakukan konsorsium 42 bank dalam negeri senilai Rp 12 triliun. Ini sangat saya apresiasi karena tidak memakai APBN. Bahan bakunya kita beli sendiri dari produk dalam negeri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh di daerah lain,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau Tol KLBM, di Gresik, Jatim, Senin (01/04/2019)

Anton mengatakan, nantinya tol KLBM konektivitasnya tidak hanya untuk pelabuhan, tetapi juga semua masyarakat terkonektivitas mulai dari Gresik sampai ke Surabaya. Dari Madiun nantinya juga melewati tol ini, sehingga ke depan akan menjadi jalan sentral penghubung ke semua kota/kabupaten di Jatim. “Di tahun 2020 akhir pengerjaan tol sepanjang 38 KM sudah bisa di lalui. Sehingga untuk dari Gresik ke Surabaya tidak ada lagi kemacetan," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Anton berharap setelah konsinyasi selesai selama 45 tahun dan utang sudah lunas, agar jalan tol tersebut bisa digratiskan atau tarifnya bisa diturunkan untuk semua pengguna jalan tol. “Kalau setelah 45 tahun harusnya tidak usah bayar lagi. Tapi tentu harus ada biaya perawatan yang harus kita bayar. Itu bisa dari pajak atau dari yang lain. (Tapi tarif nantinya) jangan sebesar seperti sekarang. Kalau sekarang bayarnya Rp 5000-7000, mungkin nanti Rp 2000-3000,” saran legislator dapil Jawa Barat V ini. (azk/sf)