Perkembangan sektor perekonomian Provinsi Bali saat ini sedang meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian Bali tumbuh di angka 6,35 persen, dengan catatan pertumbuhan tertinggi terdapat pada lapangan usaha kategori F (konstruksi) sebesar 10,44 persen. Sektor transportasi dalam hal ini tentu berperan penting dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat melakukan aktivitas ekonomi khususnya mobilisasi barang dan jasa.

Melalui kunjungan kerja (kunker) reses, Komisi VI DPR RI melihat langsung perkembangan sektor perekonomian Provinsi Bali. Hal ini disampaikan langsung oleh pimpinan Tim kunker yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto dalam rapat dengan PT. Angkasa Pura I, PT. Garuda Indonesia, serta PT. Pelindo III di Bandara Ngurah Rai, Bali, Kamis (02/5/2019).

“Salah satu peran BUMN yang dibutuhkan adalah BUMN bidang Usaha Konstruksi serta Sarana dan Prasarana Perhubungan. Dengan adanya Peran PT. Angkasa Pura I, PT. Garuda Indonesia, dan PT. Pelindo III maka diharapkan adanya sinergi BUMN yang baik dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Dito.

Pada era keterbukaan ekonomi saat ini, diakui Dito, pendistribusian barang dan jasa dilakukan melalui perdagangan antar pulau. Masing-masing daerah melakukan pemenuhan kebutuhan yang tidak hanya berasal dari wilayahnya sendiri melainkan juga dari wilayah lain. “Transportasi di Indonesia kini telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Pembangunan jalan tol, short cut, jalur Mass Rapid Transit (MRT) diantaranya merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas transportasi Indonesia,” lanjut Dito.

Tidak hanya itu, menurut Politisi Dapil Jawa Tengah VIII ini, perluasan turning basin bagi beberapa pelabuhan yang memberikan efek signifikan bagi mampunya kapal besar untuk bersandar, juga merupakan bentuk peningkatan kualitas sarana transportasi. Selain itu pengembangan jalur landasan pacu bandara yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan yang meningkat juga turut menentukan khususnya di Provinsi Bali.

Dito menjelaskan bahwa sebagai salah satu provinsi yang dimotori oleh sektor pariwisata, maka transportasi memang berperan sangat vital dalam perkembangannya. Menurutnya dengan pembangunan infrastruktur yang tepat oleh ketiga BUMN sektor transportasi tersebut, maka aksesibilitas antar daerah dapat dipercepat.

“Pengembangan infrastruktur transportasi ini akan menjadi sangat penting untuk mengurangi kesenjangan aksesibilitas dan meningkatkan integrasi wilayah Provinsi Bali. Maka dari itu sebagai fungsi pengawasan, DPR harus mengetahui segala perkembangan kinerjanya serta kendala yang dihadapi untuk ditemukan solusi bersama. Apalagi hal tersebut berkaitannya dengan anggaran,” tukas Politisi Partai Golkar tersebut.

Kunker reses ke Bali juga dihadiri oleh Anggota Komisi VI DPR RI yaitu, Nyoman Dhamantra dan Muhammad Rakyan Ihsan Yunus (F-PDI Perjuangan), Gde Sumarjaya Linggih dan Lili Asdjudiredja (F-Golkar), Mohamad Hekal dan Khilmi (F-Gerindra), Wahyu Sanjaya dan Linda Megawati (F-Demokrat), Siti Mukaromah dan Lukmanul Khakim (F-PKB), Adang Daradjatun dari Fraksi PKS, Iskandar D. Syaichu dari Fraksi PPP, Nyat Kadir dan Hamdhani dari Fraksi Nasdem, serta Inas Nasrullah Zubir dari Fraksi Hanura. (er/es)