Ketua DPR Bambang Soesatyo didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon memipin Rapat Pimpinan terkait target RUU. Foto: Oji/jk

Lima rancangan undang-undang (RUU) ditargetkan rampung pada masa sidang tahun ini. Di sisa masa jabatan yang tinggal beberapa bulan lagi ini tidak membuat semangat dan kinerja DPR mengendur. Seluruh fraksi di DPR RI telah bersepakat untuk fokus menuntaskan sejumlah RUU yang menjadi prioritas.

“DPR RI terus berkoordinasi dengan pemerintah agar dalam sisa masa waktu jabatan yang akan berakhir pada September 2019, dapat maksimal menyelesaikan RUU yang masuk prioritas. Pimpinan dewan juga terus melakukan rapat konsultasi untuk akselerasi penyelesaian RUU dengan Pimpinan AKD dan Pansus yang menangani RUU,” jelas Bamsoet usai bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Yosonna Laoly.

Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan rapat konsultasi pimpinan dengan para ketua pansus ketua panja RUU, dan ketua-ketua komisi di ruang rapat pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/05/19). Hadir dalam pertemuan tersebut, tiga Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, Fachri Hamzah, dan Fadli Zon, Bamsoet menuturkan, hingga masa Sidang V DPR RI yang akan berakhir pada 25 Juli 2019, setidaknya ada lima RUU diharapkan bisa disahkan. Lima RUU tersebut RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Jabatan Hakim, RUU Pemasyarakatan, RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta RUU Ekonomi Kreatif.

“Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara pimpinan DPR, pimpinan komisi DPR RI, pimpinan Pansus DPR RI, dan pimpinan legislasi DPR RI, kita optimis lima RUU tersebut bisa diselesaikan pada masa sidang ini. Pada masa sidang berikutnya yang akan dimulai bulan Agustus hingga September 2019, diharapkan ada empat RUU lagi yang bisa diselesaikan, yakni RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, RUU Perkoperasian, serta RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,” urai Bamsoet.

Secara khusus legislator Dapil Jawa Tengah VII ini sangat berharap, RUU KUHP bisa diselesaikan pada masa sidang ini. Sehingga bisa menjadi kado terindah saat HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus mendatang. “DPR dan pemerintah memandang urgen menyelesaikan RUU KUHP karena sampai saat ini kita masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda. Jika saja DPR dan pemerintah dapat merampungkan pembahasan RUU KUHP tersebut akan menjadi ‘legacy’ sekaligus hadiah terindah dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-74,” harapnya.

Lebih lanjut politisi F-PG itu mengingatkan kembali tanggung jawab penyelesaian RUU tidak hanya terletak di tangan DPR RI. Pemerintah pun memiliki tanggung jawab yang sama. Sebab, sebuah RUU tidak dapat diselesaikan tanpa adanya pembahasan serta keputusan bersama antara DPR RI dan pemerintah.

“Hambatan yang sering dihadapi DPR RI dalam pembahasan RUU adalah ketidakhadiran menteri yang diberikan tugas oleh presiden untuk melakukan pembahasan di DPR RI. Untuk memaksimalkan capaian legislasi, pimpinan dewan sepakat akan mengirimkan surat kepada menteri terkait untuk aktif hadir dalam pembahasan RUU. Ketidakhadiran menteri ini sudah pernah disampaikan kepada presiden karena sangat mengganggu kinerja legislasi DPR,” pungkas Bamsoet. (ann/mh)