Keamanan Pangan Perlu Diperhatikan

21-05-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam (kanan) Foto : Ria/mr

 

Ketersediaan dan tingkat harga pangan ketika bulan Ramadan dan menjelang Lebaran merupakan isu tahunan di Indonesia. Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam mengatakan, selain perlunya upaya stabilisasi stok pangan dan harga pangan, keamanan dari pangan tersebut  juga perlu diperhatikan agar layak dikonsumsi masyarakat. 

 

Untuk memastikan keamanan pangan, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI meninjau Pasar Lubuk Buaya di Padang, Sumatera Barat, Selasa (21/5/2019). Dari hasil pantauan tidak ditemukan satupun zat berbahaya dalam makanan yang dijual di pasar tersebut. “Di Pasar Lubuk Buaya ini kami tidak mendapati makanan yang tidak baik untuk kesehatan, semuanya aman,” jelas Syam.

 

Keamanan pangan yang dijual di pasar tradisonal ini, lanjut politisi F-Gerindra itu, karena adanya pengawasan dan sosialisasi secara masif dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Padang kepada para pedagang. “Kami sangat mengapresiasi BPOM Padang, karena mereka aktif mensosialisasi dan membuat para pedangan mengerti mana bahan yang berbahaya dan tidak, ini perlu ditularkan ke daerah lain," jelasnya.

 

Pasalnya, sistem ketahanan pangan merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Sistem ini bertujuan untuk pemenuhan pangan bagi rumah tangga secara kualitas, maupun kuantitas, aman, merata, terjangkau. Sistem ini terdiri dari ketersediaan dan stabilitas pangan (food availability and stability), kemudahan memperoleh pangan (food accesibility), dan pemanfaatan pangan (food utilization). 

 

“Sehingga diperlukan pengawasan agar sistem ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik. Salah satu upaya pelaksanaan pengawasan makanan yaitu melalui penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)," jelas politisi dapil Sumatera Barat I itu. 

 

Di tempat berbeda Kepala Balai Besar POM Padang Martin Suhendri mengatakan pihaknya terus meningkatkan sistem pegawasab obat dan makanan untuk melindungi masyarakat. “Dalam melaksakan fungsi, kami merapkan sistem pengawasan yang dilakukan oleh 3 pihak, yaitu BPOM melalui pengawasan pre-market dan post-market, industri yang kami dorong untuk menjamin kualitas produknya, terakhir masyarakat yang kami ajak untuk cerdas dalam memilih produk," jelasnya. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...