Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir Foto : Husen/mr

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tak menggembirakan. Ia berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Jelang Idul Fitri pada triwulan I 2019 ini hanya tumbuh 4,76 persen. Bahkan, sempat di level terendah sebesar 2,6 persen. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai, semua itu disebabkan karena investor kesulitan mendapat kepastian hukum.

“Ini sudah sering dibahas DPR dan pemerintah, bagaimana Otorita Batam bisa bersinergi dengan Pemerintah Kota melalui UU Otonomi Daerah dan UU Otorita Batam, sehingga dualisme bisa diselesaikan dengan baik,” kata Hafisz usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kota Batam, Kepri, Selasa (28/5/2019).

Menurutnya, pintu investasi di Kepri, terutama Batam, ada pada regulasi dan perizinan. Investasi di Batam jadi sorotan. Bila investasi menggeliat di Batam, pertumbuhan ekonomi Kepri ikut terdongkrak naik. Batam jadi fokus pembenahan untuk mendongkrak pertumbuhan dan kesejahteraan. Bila persoalan Batam tidak segera diselesaikan, dua negara yang bertetangga dengan Batam, Malaysia dan Singapura, akan terus menekan  Kepri dan menciptakan kesenjangan.

Politisi PAN ini menambahkan, Batam kini jadi status quo lantaran para pebisnis masih enggan berinvestasi. "Itu berarti regulasinya belum beres. Batam ini pusat bisnis dan industri berbasis free trade zone (FTZ). Kalau sudah diberi insentif berupa FTZ daerah ini harusnya sudah berkembang lebih besar dan pesat daripada daerah lain yang tidak diberikan insentif," ungkapnya.

Ditambahkan politisi dapil Sumsel I itu, para investor belum melihat regulasinya berpihak pada kepastian hukum, sehingga ekonomi Batam masih stagnan dan tak menyumbang pertumbuhan secara signifikan untuk Kepri. Sebagai daerah otorita, mestinya Batam sudah jauh lebih mandiri dan tak bergantung lagi pada APBN. (mh/sf)