Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Jaka/mr

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menyanyangkan adanya backlog atau potensi kekurangan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp 1,82 triliun. Ia menilai, pemotongan anggaran tersebut akan mempengaruhi kinerja BMKG dalam memprediksi dan memberikan sistem peringatan dini (early warning system) kepada masyarakat.

“Jumlah tersebut sangat tidak pas, karena akan mempengaruhi keberhasilan BMKG dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan cuaca dan peringatan dini,” kata Sigit usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan jajaran BMKG, Basarnas dan BPWS terkait Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2020 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Untuk diketahui, pada tahun anggaran 2020, BMKG mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar Rp 2,04 triliun, sementara pagu kebutuhannya sebesar Rp 3,86 triliun dengan rincian belanja operasional Rp 898,5 miliar dan Belanja Non Operasional Rp 2,962 triliun untuk memenuhi pemeliharaan peralatan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG), serta belanja barang dan modal prioritas MKG di 191 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sigit menuturkan, adanya backlog anggaran itu akan melemahkan BMKG dalam melakukan mitigasi bencana. Sebab, 30 persen peralatan pengamatan BMKG tidak dapat dipelihara dan dikalibrasi. “Bagaimana ini ada alat tetapi tidak bisa dirawat dan dikalibrasi,” keluh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Kendati demikian, ia mengatakan Komisi V DPR RI akan tetap memperjuangkan kekurangan anggaran salah satu lembaga kebencanaan itu melalui ruang fiskal dalam RAPBN TA 2020. Ia juga berharap, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dengan tidak memangkas anggaran BMKG.

"Menurut saya masih ada ruang di APBN, karena beberapa asumsi makro dalam RAPBN 2020 masih belum finish, seperti nilai tukar rupiah dan lifting minyak. Sehingga masih ada ruang fiskal yang bisa kita dapatkan,” optimis legislator daerah pemilihan Jawa Timur I itu.

Ia menambahkan, BMKG memiliki peranan penting yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Selain memprediksi dan mitigasi bencana, lanjutnya, informasi ramalan cuaca BMKG dapat dimanfaatkan untuk penyuluh perikanan serta petani untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen dengan akurat. (ann/sf)