Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir saat memberikan sambutan di Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P), Pelalawan, Riau. Foto: Jaka/jk

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI berkomitmen mendorong pengembangan Kawasan Teknopolitan Pelalawan yang menjadi ide besar pemerintah daerah. Pasalnya, kawasan terpadu ini ditargetkan akan menjadi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan dan bahkan Provinsi Riau.

“Saya meminta kepada mitra-mitra kerja Komisi V yang hadir agar memiliki komitmen bersama dengan memberikan kontribusi bagi pengembangan wilayah ini. Para mitra kerja mulai memikirkan dan segera diajukan supaya dibahas bersama kami anggarannya," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI meninjau kawasan Teknopolitan Pelalawan di Provinsi Riau, Kamis (20/6/2019).

Ibnu menjelaskan, Teknopolitan Pelalawan menjadi kawasan terpadu, dimana terdapat Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) yang memiliki sumber daya manusia (SDM), mencerdaskan sebagai sebuah tujuan nasional. Di kawasan ini terdapat pula pengembangan industri sawit, tentu saja menjadi bagian dari pengembangan ekonomi, tidak hanya kepentingan masyarakat lokal, tapi bangsa secara keseluruhan.

"Kontribusi Pelalawan kita anggap besar, sebab apa yang kita lakukan adalah bagian dari tugas mulia Anggota DPR RI Komisi V  dan juga mitra-mitra Kerja Komisi V harus ikut serta berkontribusi bagi pengembangan wilayah Riau, khususnya di Kabupaten Pelalawan," terang Politisi  Fraksi Partai Golkar ini.

Selain itu, Ibnu juga mengusulkan agar jalan menuju kawasan Teknopolitan Pelalawan dijadikan jalan nasional, sebagai jalan alternatif untuk memperpendek jarak dan mengurai kendaraan di jalan utama Kerinci. Apalagi sampai saat ini masih digunakan jalur sungai untuk menuju kawasan teknopolitan.

"Menurut saya, sekalian saja nanti menjadi jalan nasional, apalagi kawasan technopark terpadu di dalamnya juga terdapat kawasan pariwisata. Dengan begitu pengembangan wilayah ini bisa didorong untuk program strategis nasional," tandas legislator dapil Sulawesi Barat itu. (jk/es)