Legislator Usulkan PLN Ubah Genset Dengan Solar Cell Untuk Listrik Desa

27-06-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Hatta Foto : Arief/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Hatta mengevaluasi penggunaan generator set (genset) untuk listrik desa di kawasan timur Indonesia, dan daerah terpencil, khususnya di pulau-pulau terkecil. Hatta menegaskan, kurang tepat bila Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggunakan genset untuk listrik desa, terlebih dana listrik desa tersebut menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN).

 

Genset itu bahan bakunya adalah solar. Jika harus membawa BBM ke area timur itu tidak murah harganya. Jadi, kami melihat PLN kurang tepat perhitungan tingkat efisiensinya terlebih listrik desa ini menggunakan PMN,” ujar Hatta, saat mengikut Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Direktur Utama PT. PLN, Dirut PT. Telekomunikasi Indonesia dan Dirut PT. Pertamina, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

 

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengusulkan agar PLN mengganti genset yang digunakan untuk listrik desa itu dengan solar cell. Hatta menyatakan, negara Indonesia yang beriklim tropis serta dilewati garis khatulistiwa ini memiliki power dan tenaga matahari yang sangat baik.

 

“Lalu kenapa, tidak solar cell saja yang lebih ditingkatkan oleh PLN daripada menggunakan listrik genset? Hal itu yang harus dijawab oleh PLN mengapa sampai sejauh ini masih berlangsung. Nantinya, jika PLN dapat memberikan jawaban yang memuaskan, maka kita juga akan berikan perhatian lebih,” tandas Hatta.

 

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V ini menambahkan, jikalau PLN masih menggunakan cara lama, dalam hal ini genset, maka penggunaan genset tersebut sangat merugikan karena terbukti tidak berjalan sampai sekarang. Bahkan saat ini banyak genset-genset yang tidak terpakai.

 

“Justru kenapa, PLN malah menganggarkan lagi untuk pengadaan genset ini. Seharusnya, pola-pola seperti ini harus diubah oleh PLN. Sehingga, PLN bisa sehat secara keuangannya. Tidak seperti saat ini, dimana PLN defisitnya cukup besar terhadap keuangan mereka,” pungkas Hatta. (pun/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...