Komisi VII Minta Pabrik Kertas Tidak Impor Sampah
Ridwan saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI mengunjungi PT. Pakerin di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Foto : Jaka/mr
Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam meminta agar pabrik kertas jangan lagi mengimpor waste paper (kertas skrap) dari luar negeri sebagai bahan baku pembuatan kertas. Pasalnya, beberapa waktu lalu ditemukan kertas skrap yang diimpor tercampur dengan sejumlah limbah berbahaya.
“Data yang kami miliki menunjukkan bahwa, pabrik kertas di Indonesia baru bisa menyerap sampah dalam negeri kurang lebih 7 juta ton, tidak lebih dari 15-20 persen limbah sampah. Seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pabrik-pabrik kertas di Indonesia, jadi kenapa harus impor,” kata Ridwan saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI mengunjungi PT. Pakerin di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (5/7/2019).
Disampaikan Ridwan, Tim Kunspek Komisi VII DPR RI diperlihatkan kertas skrap yang diimpor oleh PT. Pakerin. Ia mendapati adanya lapisan plastik pada pada kardus-kardus impor. Hal inilah yang menjadi sorotan, karena masyarakat menerima sampah-sampah plastik yang tercampur pada impor kertas skrap yang kemudian diolah di lingkungan masyarakat itu sendiri.
“Seharusnya pabrik-pabrik kertas itu memanfaatkan sampah yang ada di dalam negeri saja. Caranya perusahaan kertas bekerjasama dengan pemerintah daerah di seluruh indonesia yang memiliki kawasan industri kertas. Kemudian perusahaan memberikan semacam CSR (Corporate Social Responsibility) pada pemda atau masyarakat yang mengumpulkan sampah, nanti sampah kertas tersebut dibeli oleh pabrik-pabrik kertas,” terangnya.
Skema seperti ini, menurutnya sangat mungkin untuk dilakukan di Jawa Timur yang memiliki sekitar 11 ribu pabrik kertas. Pihak perusahaan bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah di kota-kota besar, seperti Surabaya, Malang dan Jember.
“Dibandingkan perusahaan impor raw material (bahan baku), lebih baik beli di dalam negeri saja agar bisa memutar roda pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mereka dikumpulkan, mereka diminta setor sampah-sampahnya untuk bahan baku pembuatan kertas,” terangya.
Terkait impor kertas skrap, Ridwan menegaskan, hal tersebut sebenarnya dibolehkan oleh Menteri Perdagangan. Namun harus ada pemeriksaan secara ketat oleh penegak hukum di pelabuhan, sehingga tidak ada oknum yang memanfaatkan.
“Saya kira aturannya mesti ditegakkan, jadi seharusnya setiap ada impor yang sudah dikasih izin oleh Kemendag dan Kementerian LHK, harusnya barangnya diperiksa dulu di pelabuhan, jangan langsung diserahkan begitu saja. Karena biasanya bobolnya oleh pihak pelabuhan. Akhirnya isi impor kontainer itu tidak sesuai dengan dokumen, isinya beracun semua,” tandasnya.
Politisi dapil Jawa Timur V ini meminta agar fungsi koordinasi antar instansi pemerintah lebih serius dalam menangani impor, agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang meraup keuntungan dari kegiatan impor yang seharusnya baik namun kenyataannya berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. (jk/es)