Komisi I DPR RI mendukung Komisi Penyiaran Indonesia untuk bertindak tegas kepada Lembaga Penyiaran yang melanggar ketentuan Undang-Undang penyiaran. Selanjutnya mayoritas anggota Dewan mendorong penguatan kelembagaan KPI.

“KPI jangan ragu bertindak tegas karena ketentuan hukum memang memerintahkan agar KPI mampu melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan terhadap isi tayangan. Komisi I berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan KPI," kataanggota Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarnodalam rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisioner KPI, Rabu (2/3)  di Gedung DPR Jakarta,  

RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I TB Hasanudin dari Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan.mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditempuh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap lembaga penyiaran yang menyalahi ketentuan dan selanjutnya DPR akan mendorong KPI diperkuat agar lebih berwibawa.

Sidarto Danusubroto dari Fraksi Partai mengemukakanberkomitmen memperkuat kelembagaan KPI sudah menjadi tekad DPR saat menyusun RUU tentang Penyiaran. Hal itu untuk mengantisipasisemakin beragamnya isi siaran televisi.

Anggora Partai Hati Nurani Rakyat Susaningtyas Nefo Handayani Kertapatimengungkapkan, isi tayangan televisi semakin beragam dan kalau tidak dilakukan peningkatan pengawasan, dikhawatirkan akan semakin banyak yang melanggar aturan.

Sedangkan Roy Suryo Notodiprojo anggota Fraksi Partai Demokrat mengingatkan agar dalam melaksanakan tugas, KPI Pusat dan KPI daerah harus memperjelas ruang lingkup untuk menghindari adanyaoverlaping.KPI juga harus meningkatkan sosialisasi agar publik mengetahui peran dan fungsi serta wewenang lembaga ini.

Roy menyatakan sependapat kelembagaan KPI diperkuat karena program stasiun televisi semakin mengkhawatirkan."Ada program siaran mengenai hantu yang tertangkap kamera. Itu jelas tidak mungkin dan tidak masuk akal, jelas membodohi. Nah, KPI harus secara tegas menyikapi hal-hal seperti itu," tambahnya.   (as) foto:RY/parle