Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham Foto : Hendra/mr

Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham meminta program tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan menyasar pada kepentingan nelayan dan petani. Mengingat hampir sebagian besar masyarakat Sulsel berprofesi sebagai nelayan dan petani. 

“Kami menyarankan bentuk CSR tersebut bisa disalurkan lebih besar, seperti yang disampaikan teman-teman, antara lain pembangunan rusunawa yang dikhususkan kepada tenaga kerja, termasuk kelompok bukan penerima upah seperti nelayan atau petani. Karena kami melihat potensi Sulawesi Selatan mayoritas petani dan nelayan," ujar Aliyah saat mengikuti Kunspek Panja Investasi BPJS Ketenagakerjaan ke Sulsel, Selasa, (16/7/2019).

Aliyah juga mengungkapkan, meskipun Pemerintah Provinsi Sulsel telah memberikan bantuan kepada 9300 nelayan dan petani, namun hal itu masih sangat kurang. Mengingat jumlah petani dan nelayan di Sulsel mencapai 300 ribu orang. Sehingga BPJS Ketenagakerjaan dirasa perlu untuk menyalurkan program CSR tersebut.

“Kami juga mengusulkan, walaupun dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan bantuan atau CSR kepada 9300 nelayan atau petani. Hal itu masih sangat kurang, karena kami ketahui ada sejumlah 300 ribu petani dan nelayan di Sulsel. Untuk itu, ked epan secara bertahap kami usulkan pada Pemerintah Sulsel memberikan bantuan pada nelayan dan petani,” tutur Aliyah.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, program tersebut jauh lebih bermanfaat ketimbang program CSR yang selama ini telah dilakukam seperti bantuan ta'jil pada bulan Ramadan dan dana kurban yang sebagaimana orang lain juga bisa melakukannya. Ke depan harus ada terobosan-terobosan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk program CSR. 

“Ada bantuan ta’jil dan dana kurban. Itu sudah bisa dilakukan secara pribadi. Itu yang kami tidak harapkan ketimpangan itu, karena kami punya rasa tanggung jawab sebagai Anggota DPR memberikan pemahaman. Kami juga mengajak masyarakat untuk serta dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga harus ada feedback yang seimbang," pungkas politisi dapil Sulsel ini. (hs/sf)