DPR akan segera membawa aspirasi Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Kalimantan Barat, Hefni AS, ke pusat. Dimana pihak Malaysia telah membangun sebuah hotel di kawasan perbatasan yakni di Batang Aek. Kawasan ini cukup dekat dengan wilayah Indonesia (Badau-Kabupaten Kapuas Hulu). “Kami akan segera membawa aspirasi yang telah disampaikan ke tingkat pusat,” janji Ketua Komisi X DPR RI Irwan Prayitno (F-PKS) saat pertemuan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalbar, kemarin. Mengenai kesenjangan yang terjadi di perbatasan, dia menyebutkan bahwa keseriusan pemerintah Malaysia memang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia dalam membangun pariwisata, terutama dalam hal penyediaan anggaran. Dalam pembiayaan pembangunan pariwisata, Irwan juga mengingkatkan supaya ada koordinasi lintas sector yang terkait. Di sisi lain, daerah juga diharapkan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Ia pun menyarankan supaya pemda terlebih dahulu menunjukkan polical will nya dalam membangun pariwisata. “Jika itu sudah ditunjukkan pemerintah pusat akan memberikan reward,” katanya. Diungkapkan pula bahwa pada tahun lalu bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan pariwisata (dana dekonsentrasi) hanya diberikan kepada 10 provinsi di Indonesia antara lain, Bali, NTT, NTB, Riau, Sumut, Sumsel, dan Batam yang dibilai sudah menunjukkan komitmennya. Pemilihan 10 daerah tersebut didahului dengan adanya survey dan evaluasi. Sementara itu, Ketua DPD ASITA, Hefni AS menyakini dengan Malaysia membangun hotel di perbatasan, pihak Malaysia akan membawa wisatawan kea rah wilayah Indonesia. Kondisi seperti ini menurutnya sangat terbalik dengan wilayah perbatasan yang masuk territorial Indonesia. Jangankan untuk membangun hotel, sebagian besar lokasi masih terisolasi atau sulit dijangkau lantaran infrastruktur jalan yang minim. Hal ini menurutnya sangat merugikan Indonesia dari sector wisata. Karena itu Hefni berharap DPR RI bias mendorong pemerintah pusat agar membantu pembangunan infrastruktur jalan dan segera merealisasikan rencana pembukaan border atau Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Badau supaya pariwisata di kawasan ini dapat berkembang. Pemerintah dan swasta di Kapuas Hulu menurutnya sudah siap menyambut wisatawan. “Pembukaan border terus diulur-ulur, ini merugikan. Tahun 2008 lalu ada kontrak 14 grup wisatawan yang ingin berkunjung ke Kapuas Hulu melalui border tetapi tidak jadi karena border belum dibuka,” ujarnya. Kepala Dinas Kamruzzaman menambahkan, ada dua objek wisata unggulan di Kabupaten Kapuas Hulu yang layak dijual dan sering dikunjungi wisatawan mancanegara yakni Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Masalahnya, infrastruktur jalan di dua objek tersebut tidak memadai dan jarak tempuh dari Pontianak sangat jauh. Pemprov berencana untuk mengarahkan supaya wisatawan dating ke dua objek wisata ini malalui Malaysia karena lebih dekat. Oleh karena itu pembukaan PPLB dirasakan sangat penting. Sementara menurut Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia Kalbar H Martias hotel yang dibangun pihak Malaysia di kawasan perbatasan cukup mewah dan benama Hotel Hilton. Lokasi bangunannya di Malaysia tetapi pemandangannya Kalbar. DPD PHRI kalbar Edy Rasyid menyayangkan kondisi ini. Sebagai kawasan yang berlokasi di perbatasan antar Negara, pemerintah pusat diharapkan dapat lebih memperhatikan Kalbar. “seharusnya jangan sampai keduluan bangsa lain yang mebangun wilayah kita,” katanya. (da)