Menjawab keresahan masyarakat yang tinggal disekitar anak Krakatau terutama di wilayah Lampung Selatan dan Provinsi Banten, Komisi V DPR  mengundang Pemerintah untuk membicarakan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana anak Gunung Krakatau yang aktifitasnya sudah mulai meningkat.

            Rapat yang berlangsung Senin (7/3) dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan jajarannya, Perwakilan Gubernur Banten, Perwakilan Gubernur Lampung dan lembaga pemangku kepentingan lainnya.    

            Wakil Ketua Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi yang memimpin rapat itu mengatakan, rapat ini penting terutama untuk dua lembaga yaitu Badan Geologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang diberi peran melakukan pendeteksian secara dini terhadap aktifitas anak gunung Krakatau.

            Selain itu, kata Yoseph, antisipasi ini perlu dilakukan untuk mengurangi sesedikit mungkin atau meminimalisir korban jiwa maupun korban harta benda dengan adanya kejadian itu.

            Yoseph mengingatkan, peristiwa meletusnya gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 merupakan peristiwa yang luar biasa, yang mengakibatkan korban jiwa 36.417 orang. Daya ledakan letusan gunung Krakatau saat itu diperkirakan mencapai 30.000 kali ledakan bom atom di Hirosima dan Nagasaki. “Jadi luar biasa bencana itu akan terjadi bila hal itu terulang kembali,” katanya.

            Namun Yoseph menegaskan, sebaiknya masyarakat tidak perlu resah dengan kemungkinan terjadinya letusan anak Krakatau. Karena, katanya, BMKG dan Badan Geologi menjelaskan bahwa letusan itu tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat, karena memerlukan suatu akumulasi yang berkisar ratusan tahun (400-600 tahun).  

            Dalam hal ini, Pemerintah tetap harus waspada, untuk itulah DPR perlu melakukan antisipasi bersama-sama dengan Pemerintah, menyiapkan secara konseptual maupun praktis dari semua lembaga pemangku kepentingan yang ada.  

            Yoseph menambahkan, antisipasi ini juga diperlukan terkait dengan rencana Pemerintah membangun jembatan antara Jawa – Sumatera yang jaraknya diperkirakan 28 km dengan kedalaman tiang pancang 218 meter sampai ke dasar laut.

            Informasi keberadaan anak Krakatau sangat penting bagi terus tidaknya pembangunan jembatan yang menghubungkan Jawa dan Sumatera, yang dalam waktu dekat menunggu keluarnya Keputusan Presiden. “Pembangunan jembatan ini tentu menunggu kajian teknis lebih lanjut,” kata politisi F-PDI Perjuangan ini.

            Dari paparan yang disampaikan masing-masing lembaga pemangku kepentingan, Yoseph melihat Pemerintah sudah siap baik dari Menteri PU mengantisipasi yang eksesing maupun yang akan dibangun dengan langkah-langkah mitigasi, begitu juga halnya dengan Badan Geologi.  

Namun Komisi V DPR masih memerlukan kajian yang lebih dalam dan perlunya sosialisasi, dengan menyelenggarakan seminar internasional, melibatkan pembicara-pembicara ahli internasional untuk bisa ikut memberikan masukan terhadap ancaman letusan anak Krakatau.

Karena dampak dari bencana ini bukan hanya dirasakan di negara kita, tapi juga menjangkau ke luar negeri. Jadi, katanya, bukan hanya Indonesia saja, tetapi semua berkepentingan terhadap ancaman yang ditimbulkannya.

            Pada kesempatan tersebut, Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, untuk Perhubungan Darat, pihaknya melakukan langkah antisipasi untuk tetap menjaga tersedianya pelayanan lintas Jawa-Sumatera dengan memanfaatkan Pelabuhan Laut Bojonegara sebagai alternatif pelabuhan di sisi Pulau Jawa dan Pelabuhan Laut Panjang sebagai alternatif di sisi Pulau Sumatera.

            Selain itu, pihaknya merencanakan dan menetapkan jalur-jalur alternatif untuk memperlancar mobilitas angkutan penumpang maupun barang apabila terjadi mobilitas dan evakuasi karena letusan.

            Pihaknya, juga akan memberikan informasi sementara kepada pengguna jalan melalui rambu-rambu penunjuk jalan sementara, agar pengguna jalan tidak terjebak pada ruas-ruas jalan yang terkena dampak bencana.

            Hal penting lainnya yang dilakukan, mengadakan dan memasang fasilitas-fasilitas perlengkapan jalan dan yang hilang atau rusak akibat bencana

Sementara Kepala Badan SAR Nasional, Nono Sampono mengatakan, jika bencana itu terjadi pihaknya segera mengaktifkan organisasi operasi untuk mengerahkan dan mengendalikan seluruh kekuatan unsur Basarnas dan potensi SAR terkait.

Dalam tanggap darurat SAR pada bencana ini Basarnas tidak akan bekerja sendiri, Kepala Basarnas selaku SAR Koordinator akan mengkoordinasikan potensi SAR yang ada secara proporsional dan prosedural bekerja sama dan terintegrasi dengan struktur tugas incident commander yang berada di bawah pengendalian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Nono mengatakan, rencana aksi SAR pada tanggap darurat anak gunung Krakatau akan selalu diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan kemampuan Basarnas dan potensi SAR terkait kemungkinan dampak yang terjadi akibat meletusnya anak gunung Krakatau. (tt)  foto: parle