Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, persoalan partisipasi perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia.

"Kiprah perempuan Indonesia di dunia politik saat ini telah semakin meningkat, dari sisi legislatif berdasarkan hasil Pemilu 1999 hanya 9 persen perempuan yang duduk di DPR RI, angka ini meningkat menjadi 11 persen pada Pemilu 2004, dan 17 persen pada Pemilu 2009,"paparnya saat menjadi pembicara Seminar memperingati 100 tahun internasional women's day "Perempuan Perempuan Indonesia dalam demokrasi,di Ruangan Operation Room, Selasa, (8/3).

Menurutnya, selain didorong meningkatnya kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik melalui UU No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilu, partisipasi perempuan Indonesia dalam politik juga menunjukkan semakin meningkatnya kapasitas perempuan Indonesia untuk berkarya di berbagai bidang.

Dia menambahkan, Pemilu Tahun 1999 merupakan salah satu tonggak yang apresiatif bagi bangkitnya perempuan dalam politik di negeri kita.

"Sejarah telah mencatat Presiden pertama perempuan di Republik Indonesia yang konon mayoritas berpenduduk muslim ini adalah Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Ini sering dianggap sebagai letupan pertama dan saya dengan bangga ketika mendapat kabar dari beberapa kedutaan-kedutaan kita, mereka dengan bangka menyampaikan bahwa ini akan mengilhami Negara-negara demokrasi lain terutama yang berpenduduk mayoritas muslim bahwa ternyata bisa diperoleh,"paparnya.

Sementara Wakil Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, kampanye dan resolusi peran dan keterwakilan perempuan dalam politik dan parlemen semakin intensif di dunia internasi9onal khususnya paska konferensi PBB mengenai perempuan di Beijing, yang mendorong peningkatan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.

Pada kesempatan tersebut, dia menyerukan pentingnya revitalisasi nilai-nilai budaya untuk mendorong pengembangan peran strategis perempuan yang lebih baik dan bermartabat, serta mendorong generasi-generasi perempuan dalam politik untuk memainkan peranan yang lebih luas di tingkat regional dan global.  (si) foto:RY/parle