Legislator Tak Setuju Bea Impor Ethanol Asal Pakistan 0 Persen

25-07-2019 / KOMISI VI

 

Anggota Komisi VI DPR RI Erwin TPL Tobing mengaku tidak setuju dengan kebijakan pemerintah terkiat bea impor ethanol dari Pakistan 0 persen. Menurutnya, bea impor 0 persen ini bisa disalahgunakan karena lebih murah daripada ethanol milik Indonesia. Ia khawatir ada penyimpangan akibat harga ethanol asal Pakistan yang lebih murah.

 

“Kalau saya pribadi tidak setuju kalau impor itu 0 persen. Lalu bagaimana produk ethanol yang ada di Indonesia? Bayangkan saja nanti alkohol itu bisa murah. Siapa bisa kontrol?” tegas Erwin saat Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua MUI, Ketua ASENDO, dan Ketua APTRI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2019).

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan bagaimana bentuk pengawasan terhadap impor ini. Jika bea ethanol dari luar 0 persen, alkohol di Indonesia bisa berlimpah. Kelimpahan ethanol ini dikhawatirkan menimbulkan penyalahgunaan sehingga harus ada badan yang mengawasi.

 

“Bagaimana pengawasannya? Kalau  barang alkohol masuk 0 persen, bisa banjir (alkohol) di sini. Siapa bisa mengawasi bahwa itu hanya untuk kosmetik, sabun dan (produk) kimia lainnya? Harus ada badan yang mengawasi,” tegas legislator dapil Kalimantan Barat itu.

 

Erwin menambahkan, permasalahan ini perlu didalami lagi karena ada perbedaan pendapat antara Menteri Perdagangan dengan ASENDO. Menteri Perdagangan mengatakan bahwa ethanol dari Indonesia hanya untuk bahan bakar dan kualitas ethanol dari Pakistan lebih tinggi. Sedangkan ASENDO membantah pernyataan tersebut.

 

“Ini juga perlu kita dalami nanti. Menteri Perdagangan harus bicara. Dikatakan bahwa ethanol Indonesia itu hanya untuk bahan bakar dan kualitas Pakistan lebih tinggi itu dibantah oleh asosiasi kita,” tambah Erwin.

 

Sependapat dengan Erwin, Anggota Komisi VI DPR RI Linda Megawati meminta peninjauan ulang tentang impor ethanol 0 persen. Menurutnya, kebijakan ini tidak diketahui pengawasan ke depannya seperti apa dan dapat merusak generasi bangsa. “Untuk ke depannya dengan impor ethanol 0 persen ditinjau ulang, karena jangan sampai kita menanggung hal-hal yang kita tidak inginkan,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrat itu. (gre,rfk/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...