Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah di Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya Foto : Angga/mr

Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno mendorong kepada pemerintah agar sebaiknya membetuk satu badan otorita tersendiri untuk melakukan pemindahan ibu kota negara. Ia mengatakan, untuk mengeksekusi program ini, dibutuhkan rencana strategis termasuk pemilihan sumber daya manusia yang profesional dan matang. 

Hal ini ia sampaikan seusai memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah di Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Senin (29/7/2019). Ia menyatakan, akan banyak kerja sama lintas sektoral yang dibangun guna mengeksekusi pemindahan ibu kota, sehingga diperlukan badan baru yang strategis.

“Saya pikir ini harus ada semacam badan otorita untuk pemindahan ibu kota baru. Nanti kan di awal Bappenas yang sudah jalan, tetapi kalau sudah spesifik mungkin akan banyak kementerian lain yang akan terlibat. Kerja lintas sektoral seperti ini akan lebih efektif kalau dibuat satu badan otorita tersendiri karena ini juga isu yang sangat strategis,” ucap Jeno.

Politisi PDI-Perjuangan tersebut mengungkapkan bahwa saat ini belum ada langkah yang diambil Presiden terkait pembentukan badan tersebut. Menurutnya mungkin saat ini Presiden masih sibuk melakukan peninjauan guna mempertimbangkan sejumlah kandidat kita yang sudah dikai Bappenas untuk menjadi ibu kota baru.

“Sampai saat ini belum ada keputusan yang diambil. Tapi harus tahun ini, begitu lokasi diputuskan. Pemerintah saat ini tengah melihat kerangka kelembagaan dan struktur badan otorita  yang akan dibentuk. Struktur tersebut salah satunya terkait anggota badan otoritas,” jelas Jeno.

Selain itu, politisi dapil Kalimantan Barat ini juga menekankan bahwa ketika badan otorita dibentuk, maka badan itu harus dilindungi dengan landasan hukum yang kuat. Sebab, tugas dan fungsi badan tersebut akan vital dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota.

“Badan ini juga memiliki tugas untuk mengoordinasikan seluruh proses pemindahan ibu kota. Tugas mulai dari pengelolaan dana investasi dan membangun kerja sama dengan seluruh pihak, baik dengan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga swasta,” tukas Jeno. (er/sf)